Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVAnews -
Hari ini, Jumat 1 November 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memilih ketua baru menggantikan Akil Mochtar yang terjerat kasus suap penyelesaian sengketa pilkada.
Pusat Kajian AntiĀ Korupsi (Pukat) UGM berharap supaya ketua MK yang dipilih nanti bukan berasal dari unsur partai politik. Hal ini penting agar kasus seperti Akil Mochtar yang berasal dari unsur politisi tidak terulang lagi.
"MK secara kelembagaan harus menata ulang kembali orientasinya. Akan lebih baik jika ketua MK yang dipilih bukan berasal dari unsur partai politik," kata peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim kepada
VIVAnews.
Sepertii diketahui bahwa dalam tubuh MK, sebelumnya terdapat tiga hakim MK dari unsur partai politik. Namun setelah non aktifnya Akil Mochtar, kini hakim MK yang berasal dari unsur partai politik tinggal dua hakim, yakni Hamdan Zoelva dan Patrialis Akbar. Hamdan berasal dari Partai Bulan Bintang (PBB). Sementara, Patrialis Akbar berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Baca Juga :
PPP dan PKB Bertemu, Bahas Apa?
Jika nantinya ketua MK yang dipilih tetap berasal dari unsur politisi, Pukat UGM khawatir kasus serupa akan terulang. Oleh sebab itu, selayaknya pimpinan MK bukan berasal dari unsur parpol.
"Jaminan terhadap itu sangat besar. Kasus yang dialami Akil Mochtar mungkin bisa saja akan dialami oleh hakim atau ketua MK yang berasal dari unsur politik. Apalagi 2014 sebagai tahun politik semakin dekat," ucapnya. [Baca juga: ] (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Jaminan terhadap itu sangat besar. Kasus yang dialami Akil Mochtar mungkin bisa saja akan dialami oleh hakim atau ketua MK yang berasal dari unsur politik. Apalagi 2014 sebagai tahun politik semakin dekat," ucapnya. [Baca juga: ] (eh)