Sumber :
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVAnews
- Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristianto, mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak pernah membahas atau berkomentar tentang delapan calon menteri yang mendapat peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut Hasto, Jokowi --sapaan Joko Widodo-- malah lebih banyak membahas persiapan-persiapan dan agenda pemerintahan ke depannya. Terutama agenda yang paling dekat adalah pengumuman kabinet pemerintahan Jokowi - JK.
"Jokowi lebih banyak komentar tentang banyak agenda kerja hingga persiapan-persiapan yang diberikan kepada kami (Tim Transisi) terkait agenda Pak Presiden tentu saja secara prioritas pengumuman kabinet yang sesuai dengan ketentuan," kata Hasto di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indinesia (PDIP), Megawati Soekarno Putri, Kamis 23 Oktober 2014.
Kemudian menurut Hasto, yang lebih banyak dibicarakan juga adalah terkait dengan peleburan kementrian yang masih menunggu pertimbangan DPR RI.
Kata Hasto, masih banyak pekerjaan lainnya yang harus dilakukan oleh Presiden Joko Wiododo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selain membicarakan masalah calon menteri yang diberi peringatan oleh KPK dan PPATK.
"Terus yang banyak dibicarakan bahwa perubahan yang kegiatan dengan pemisahan kementerian negara perlu pertimbangan DPR dan sudah dikomunikasikan dengan baik," ujarnya.
Kata Hasto, keseluruh ketentuan yang terkandung di dalam undang-undang kementerian negara, itu baru bisa dimulai setelah bapak Jokowi dilantik sebagai presiden.
"Karena itu kami berkirim surat kepada DPR setelah beliau (Jokowi) menjadi presiden. Satu hari setelah dilantik baru Jokowi kirim surat. Jadi itu yang lebih banyak dibicarakan," ucap dia.
![Warga Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, menyelematkan barang berharga dari banjir bandang, Kamis, 23 Mei 2024.]()
![img_title]()
Kemudian menurut Hasto, yang lebih banyak dibicarakan juga adalah terkait dengan peleburan kementrian yang masih menunggu pertimbangan DPR RI.
Kata Hasto, masih banyak pekerjaan lainnya yang harus dilakukan oleh Presiden Joko Wiododo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selain membicarakan masalah calon menteri yang diberi peringatan oleh KPK dan PPATK.
"Terus yang banyak dibicarakan bahwa perubahan yang kegiatan dengan pemisahan kementerian negara perlu pertimbangan DPR dan sudah dikomunikasikan dengan baik," ujarnya.
Kata Hasto, keseluruh ketentuan yang terkandung di dalam undang-undang kementerian negara, itu baru bisa dimulai setelah bapak Jokowi dilantik sebagai presiden.
"Karena itu kami berkirim surat kepada DPR setelah beliau (Jokowi) menjadi presiden. Satu hari setelah dilantik baru Jokowi kirim surat. Jadi itu yang lebih banyak dibicarakan," ucap dia.
BPBD Laporkan Ogan Komering Ulu Diterjang Banjir Bandang, Berharap Tak Ada Korban Jiwa
Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, diterjang banjir bandang akibat luapan Sungai Ogan yang terjadi pada Kamis dini hari, menurut laporan BPBD.
VIVA.co.id
23 Mei 2024
Baca Juga :
