Sumber :
- ANTARA/Eric Ireng
VIVAnews
- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi bersiap untuk melakukan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil selama 5 tahun ke depan. Yuddy mengingatkan, moratorium tak hanya untuk sipil melainkan juga TNI-Polri.
"Kami ingin menata kepegawaian secara menyeluruh termasuk juga sekolah-sekolah kedinasan, semuanya, ya TNI-Polri. Ini yang namanya aparatur sipil negara itukan udah pasti PNS," kata Yuddy di kantor Wapres, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
'Jemput Bola', Nadiem Minta PTN Terima Lagi Mahasiswa Baru yang Mundur Setelah UKT Batal Naik
"Kami ingin menata kepegawaian secara menyeluruh termasuk juga sekolah-sekolah kedinasan, semuanya, ya TNI-Polri. Ini yang namanya aparatur sipil negara itukan udah pasti PNS," kata Yuddy di kantor Wapres, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.
Baca Juga :
BMW Perkenalkan Skytop Konsep Bermesin V8
Yuddy pun meminta seluruh pimpinan instansi lembaga untuk melakukan audit formasi kebutuhan. Misalkan, memeriksa sekolah kedinasan yang setiap tahunnya ratusan orang masuk menjadi pegawai baru.
"STPDN misalnya setiap tahun 2000 orang, apakah harus segitu. Jadi yang namanya moratorium berlangsung untuk seluruh penerimaan pegawai di seluruh lingkungan aparatur negara yang pembiayaan oleh APBN," ujarnya.
Yuddy menuturkan, selain guru dan tenaga medis yang lainnya akan terkena kebijakan moratorium. Meskipun demikian, tetap akan ada penerimaan tetapi dilakukan seleksi yang sangat ketat sesuai yang betul-betul dibutuhkan. Misalnya, sesuai fokus kerja pemerintahan sekarang yaitu pada sektor agraris, kemaritiman dan infrastruktur.
"Jadi kalau di satu daerah perlu ahli pengairan ya kita tentu akan rekrut ahli pengairan. Tapi kalau sekteraris, penjaga kantor, penjaga sekolah kan udah kebanyakan. Jadi tidak merekrut itu. Kita fokus di maritim ada ahli kelautan sangat dibutuhkan ya tentu kita bisa rekrut itu," ungkapnya.
Menteri asal Partai Hanura itu menambahkan kebutuhan tiga sektor tersebut akan diketahui setelah semua lembaga atau kementerian (K/L) melaporkan audit formasi yang dibutuhkan. Sejauh ini, kementeriannya sudah mengirimkan surat ke seluruh kementerian sampai dengan provinsi agar melaporkan formasi yang ada sekarang dan kebutuhan formasi.
"Ini sekarang Januari kan tinggal dua minggu lagi ya. Mulai Januari ini secara prinsip stop semuanya, lapor. Awal Januari harus melaporkan perlunya berapa ya. Misalnya, semua yang menyelenggarakan sekolah kedinasan perlunya berapa," tuturnya. (adi)
Halaman Selanjutnya
Yuddy pun meminta seluruh pimpinan instansi lembaga untuk melakukan audit formasi kebutuhan. Misalkan, memeriksa sekolah kedinasan yang setiap tahunnya ratusan orang masuk menjadi pegawai baru.
