- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Hasyim Muzadi menilai, pemberian pemotongan masa hukuman terhadap narapidana tak boleh sembarangan, apalagi terhadap narapidana kasus korupsi.
"Saya kira, kalau remisi harus dipertimbangkan yang sungguh-sungguh. Supaya orang tidak sembrono," kata Hasyim di kantor KPK, Jakarta, Senin, 23 Maret 2015.
Menurut dia, kasus korupsi termasuk kejahatan luar biasa sehingga penanganannya juga perlu usaha luar biasa. Ia tak setuju dengan sikap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly yang menyamakan pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi dengan kasus pidana lain. Sebab, itu menjadikan korupsi tak lagi menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
Dia menegaskan, pemberian remisi harus dilakukan secara ketat. "Kan, menterinya bilang yang lain-lain remisi, koruptor kenapa tidak. Nah, itu berarti yang extraordinary (luar biasa) jadi ordinary (biasa). Sebaiknya ketat untuk remisi," ujar mantan ketua umum PBNU ini.
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
