Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Lembaga Swadaya Masyarakat Center for Budget Analysis (CBA) mendesak, Komisi I DPR RI untuk mengevaluasi pengadaan alusista dan pengelolaan keuangan di Kementerian Pertahanan RI. Evaluasi perlu dilakukan, karena CBA menduga adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian tersebut.
“Karena, banyak kecelakaan alusista TNI selama ini disebabkan pengadaan alusista banyak yang menyimpang. Ditambah pengelolaan keuangan Kemhan yang sangat jelek dan ambradul saat ini,” ujar Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 2 Agustus 2015.
Uchok menjelaska,n modus pertama yang menjadi dugaan adanya tindak pidana korupsi yakni pada tahun 2013, Kemhan melakukan pengadaan 8 Helikopter Apache AH-64E yang diperuntukan bagi TNI AD. Padahal, pengadaan alusista 8 helikopter Apache AH-64E tidak dianggarkan dalam APBN 2013. Namun, tetap dipaksakan untuk dibeli dengan memakai anggaran yang bersumber dari kegiatan lintas tahun 2011 dan 2012 yang berada pada rekening APBN Pusat Keuangan Kemhan senilai Rp 315.313.561.813,00.
“Yang paling disesalkan adalah walaupun sudah mengetahui tidak ada anggaran pada tahun 2013, tetap saja pihak Kemhan tidak melakukan perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk kegiatan tersebut. Pihak kemhan telah menganggarkan kegiatan tersebut baru pada tahun 2014," ujarnya menambahkan.
Selain itu, dalam pengadaan helikopter antikapal selam yang berjumlah 11 buah yang akan dipergunakan oleh TNI AL. Uchok mengatakan pemenang lelang ini, dipaksakan dimenangkan kepada PT Dirgantara Indonesia sehingga dugaan potensi kerugian Negara sebesar Rp 2,1 Triliun.
“Oleh karena itu, lelang ini telah melanggar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di mana pasal 83 menerangkan lelang harus gagal bila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 peserta,” ujarnya menerangkan.
Terakhir adalah ditemukannya selisih anggaran Rp 25.999.577.701,00. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh bank penerbit outstanding L/C sebesar Rp 3.907.694.605.064,00. Tetapi menurut rincian outstanding L/C pada akhir tahun 2013 yang dikeluarkan oleh bendahara Pembiayaan Luar Neger (Biakugri) Kemhan justru sebesar Rp 3.881.695.027.363,53. Jadi, selisih anggaran ini memperlihatkan pengelolaan keuangan Kemhan tidak profesional dan ditemukan selisih yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp25 milyar.
Uchok menjelaskan yang dimaksud dengan outstanding L/C adalah dana devisa yang direalisasikan oleh Bendahara Bialugri dengan mekanisme menukarkan Rupiah Murni (RM) ke dalam bentuk valas dan kemudian dijadikan jaminan pembukaan L/C atas kontrak atau perikatan yang telah disepakati sebelumnya pada bank pemerintah yang ditunjuk. Mekanisme ini digunakan sebagian besar di antaranya untuk transaksi pengadaan suku cadang alat komunikasi, pengadaan amunisi dan pengadaan suku cadang radar.
Untuk itu, CBA meminta kepada Komisi I DPR untuk mendorong adanya reformasi di Kemhan terutama dalam melakukan pergantian sejumlah pejabat eselon satu atau dua. Pergantian juga perlu dilakukan pada level Sekjen hingga Dirjen agar dapat meminimalisir potensi korupsi yang berakibat pada kerugian Negara.
“Saat ini, pada semua lembaga negara, ada namanya lelang jabatan, tapi kok di Kemhan tidak adanya lelang jabatan.”
(mus)
Profil Satya Nadella, Bos Microsoft yang Sudah Sering Ketemu Jokowi
Satya Nadella ini pernah mengunjungi Indonesia pada akhir Mei 2016. Dimana pada saat itu dirinya menghadiri acara Microsoft Developer Festival di bilangan Jakarta Selatan
VIVA.co.id
30 April 2024
Baca Juga :
