- ANTARA FOTO/Darwin Fatir
VIVA.co.id – Pembubaran acara hari kebebasan pers internasional yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Selasa malam, 3 Mei 2016, diklaim atas dasar permohonan warga.
Pernyataan ini disampaikan oleh Lurah Sorosutan Kresno Irianto di Mapolda Yogyakarta. "Ada laporan keberatan dari warga atas kegiatan yang dilakukan oleh AJI sehingga warga meminta acara tersebut dibubarkan," katanya, Rabu 4 Mei 2016.
Kresno mengaku tidak pernah mendapatkan tembusan izin kegiatan yang dilakukan oleh AJI Yogyakarta hingga ada ormas yang mendatangi acara AJI dan ingin acara yang menayangkan fim dokumenter tentang pulau Buru dibatalkan.
"Sudah ada warga yang berkumpul dan di kantor AJI ada ormas yang ingin membubarkan acara maka kita minta acara tersebut untuk dibatalkan," katanya.
Kresno mengklaim yang membubarkan acara AJI Jogja bukanlah polisi namun warga sendiri yang tidak ingin ada konflik di kampung tersebut. "Kami membina masyarakat untuk berbangsa secara benar dan jangan sampai konflik terjadi," katanya.
Ketua RT setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan pemberitauan secara lisan sudah diberikan dan informasinya acaranya hanya kumpul-kumpul, bermain musik dan nonton film dengan jumlah peserta 40 orang. "Saat itu saya minta pemberitahuan secara tertulis dan itu sudah disanggupi, namun untuk film apa yang diputar saya tidak tahu dan ternyata pemutaran film itu yang dipermasalahkan dan rawan terjadinya konflik," ujarnya.
Ketua RT tersebut juga mengatakan AJI sudah dianggap bagian dari warga namun setiap kegiatan tidak melibatkan warga sama sekali. "Kemarin saya sudah pesan warga dilibatkan karena AJI bagian dari warga kita. Namun warga tidak juga dilibatkan," ungkapnya.
Ketua AJI Yogyakarta Anang Zakaria menyayangkan sikap polisi saat pembubaran kegiatan tersebut. "Polisi tidak menjamin kebebasan bersikat dan tak bisa melindungi masyarakat," ujarnya.
Sejauh ini, AJI Indonesia masih mendalami dan mengkaji aksi pembubaran kegiatan tersebut. Dalam linimassa twitternya, AJI Indonesia mengaku sedang menggodok rencana untuk menggugat Polri atas tindakan itu.
Kami tengah menggodok rencana untuk menggugat Polri atas peristiwa itu. Hal-hal semacam ini tidak bisa dibiarkan #WPFD2016 #BedaItuHak
— AJI Indonesia (@AJIIndo) May 4, 2016
Pembubaran itu juga menambah panjang tindakan represi yang dilakukan atas ungkapan ekspresi warga negara, dalam hal ini, @ajiyogya #WPFD2016
— AJI Indonesia (@AJIIndo) May 4, 2016
Warga Diminta Laporkan Aktivitas PKI
Masyarakat dilarang main hakim sendiri
