- Biro Pers Kepresidenan
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan Papua Barat hari ini, meresmikan proyek enam pembangkit listrik. Presiden menginginkan mulai 2019 nanti kedua provinsi di ujung timur Indonesia ini sudah tak lagi punya kendala dengan masalah listrik.
Menurut siaran pers Biro Pers Media dan Informasi dari Istana Kepresidenan, sampai saat ini, rasio elektrifikasi di Papua baru mencapai 47 persen. Sehingga, masih ada 53 persen penduduk Papua belum menikmati listrik.
Presiden sempat berbicara dengan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, yang berjanji semua kecamatan di Papua dan Papua Barat akan terang pada 2020.
"Saya sampaikan, saya tidak mau selesainya di 2020. Saya minta di 2019. Masa lama sekali? Disampaikan ke saya, pak medannya di Papua ini berat. Ya saya tahu, saya kan sudah ke Wamena, Nduga, juga besok saya ke Yahukimo," ujar Presiden saat memberikan sambutan, Senin, 17 Oktober 2016.
Presiden mengakui, pembangunan di Papua memiliki karakteristik berbeda dengan pembangunan daerah lainnya. Terutama mengenai medan yang berat, karena menjadi kawasan pegunungan.
“Inilah tantangan program proyek yang ada di Papua dan Papua Barat, medannya berat. Saya tahu tapi jangan diundur-undur. Saya minta semuanya dimajukan,” kata Jokowi.
Ada enam proyek yang diresmikan sekaligus oleh Presiden, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 megawatt. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1,25 megawatt.
Lalu, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kiloVolt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilometer sirkit. Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilovolt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilometer sirkit. Gardu Induk Waena-Sentani 20 mega volt ampere, dan Gardu Induk Jayapura 20 mega volt ampere.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
(ren)
Jokowi Teken UU Desa yang Baru, Kini Kepala Desa Dapat Uang Pensiun
Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Salah satu perubahan dalam UU Desa yang baru itu adalah adanya tunjungan pensiun kades.
