- Foe Peace - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Penasihat Indonesia Police Watch, Johnson Panjaitan meminta, semua pembantu Presiden Joko Widodo, untuk serius memberantas praktik pungutan liar (pungli) di semua instansi. Pasalnya, Presiden Jokowi sudah menjadikan praktik pungli yang terjadi di Tanah Air, menjadi masalah serius.
"Kalau lihat pidatonya Pak Jokowi itu problemnya serius banget. Dari yang paling tinggi, sampai yang paling rendah," ujar Johnson dalam diskusi di Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa malam, 18 Oktober 2016.
Johnson juga mengaku heran, melihat reaksi sejumlah lembaga dan instansi yang tidak sebanding dengan pernyataan Presiden dalam menyikapi praktik pungli yang sudah berlangsung menahun.
"Bahkan Presidennya, dalam kaca mata kita semua, dia dipaksa mengurus yang Rp10.000. Presiden RI dipaksa keadaan untuk mengurus yang Rp10 ribu. Itu pidatonya. Itu kan artinya, dia mewakili bangsa kita. Tapi reaksi kita, enggak seperti melahirkan KPK. Kita bikin surat edaran, enggak ada yang ngomong darurat," tuturnya.
"Kalau pungli ini mau diberantas, apakah kita harus mendirikan lembaga baru. Atau kita mau mempercayakan ini semua kepada polisi. Yang juga terseok-seok di internal. Bahkan Polda Metro Jaya nomor satu, paling tinggi punglinya," tuturnya.
Saksikan pernyataan Johnson selengkapnya di video ini
KPK Nonaktifkan Rutan POM AL dan Pomdam Jaya Guntur Buntut Kasus Pungli
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menonaktifkan dua rumah tahanan (Rutan), buntut dari kasus dugaan pemungutan liar alias pungli yang terjadi di dalam rutan tersebut
