Mengawal Amnesti Pajak

"Kami menghargai apa yang diungkapkan Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani), dengan adanya imbauan itu, saya kira advokat dan pengacara akan taat hukum. Jadi, jangan diartikan kalau kami tidak memanfaatkan tax amnesty," tuturnya kepada VIVA.co.id.

Baca Juga

Terpopuler: Polemik Hyundai Ioniq 5, Polisi Kejar Penunggak Pajak, hingga Baterai Mobil Listrik Super

Senada dengan Mangara, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Erwin Natosmal Oermar, mengatakan, belum banyaknya advokat yang membayar pajak di Indonesia tak seharusnya disalahkan.

Sebab, dalam mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja di kantor pelayanan pajak perlu menunggu waktu yang cukup lama dan tak jarang susah didapat. Bahkan, dia mengakui butuh waktu satu tahun untuk mendapatkan NPWP saat itu.

Baca Juga

Bukan Cuma Tilang, Polisi Kini Ikut Kejar Pengendara yang Nunggak Pajak

"Jadi, jangan salahkan masyarakat dong. Anggap saja hari ini advokat atau masyarakat belum mendeklare harta kekayaannya. Semua itu juga karena birokrasi di pajak juga masih banyak masalah, sehingga perlu dilihat akar persoalannya," tutur Erwin kepada VIVA.co.id. 

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga ikut program tax amnesty periode pertama.

Baca Juga

Purbaya Kejar Pajak dan Bea Cukai Rp 2.908 Triliun di 2027, Begini Strateginya

Anggota Dewan Kajian Kebijakan Publik Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI), Albert Richi Aruan mengatakan, apa yang dilihat Kementerian Keuangan terhadap para notaris sebagai sebuah peluang dalam meningkatkan pajak tidak sepenuhnya tepat, dan itu masih perlu dibuktikan.

Menurut Albert, pola pikir birokrat tersebut harus segera diubah, karena jika melihat dari banyaknya notaris yang memiliki NPWP, belum tentu itu meningkatkan pajak. Sebab, pada dasarnya banyak juga kantor notaris yang tutup dan tidak beroperasi karena bangkrut. 

Untuk itu, dengan adanya program amnesti pajak ini sebenarnya notaris sangat mendukung 100 persen. Tapi, soal potensi harus ditinjau ulang, sebab sebenarnya notaris itu tidak serta merta semuanya memiliki penghasilan yang banyak atau tinggi.

"Untuk mengukur dan meningkatkan kepatuhan pajak para notaris, pemerintah juga diharapkan bisa membuat sistem perpajakan yang accountable," ujarnya. 

Kalangan notaris, menurut Albert, juga berharap sistem perpajakan final bisa dikenakan kepada profesi ini, sehingga potensi kehilangan pajak dari notaris tidak seperti yang mereka bayangkan.  

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo mengungkapkan, ada beberapa hal yang menyebabkan pengacara atau advokat masih rendah terhadap semua kepatuhannya terhadap pajak.