Dwi Estiningsih Tuding Pemerintah Tak Transparan

Uang Rupiah Baru.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Moh Nadlir

VIVA.co.id – Pasca dilaporkan Forum Komunikasi Anak Pejuang Republik Indonesia dengan pasal penyebaran ujaran kebencian, Dwi Estiningsih melalui pengacaranya kembali menegaskan, tak memiliki niat untuk mengutarakan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan tertentu.

Iwan Satriawan, salah satu anggota pengacara Esti yang tergabung dalam Tim Advokat Cinta Pahlawan, ingin meluruskan beragam masalah yang kini menjadi perbincangan masyarakat, sehingga perdebatan tidak meluas dan keluar konteks.

Sebab, hari ini, Kamis, 29 Desember 2016, Esti kembali dilaporkan Gerakan Masyarakat Bhinneka ke Polda DIY, akibat pernyataannya di Twitter itu.

Kata Iwan, komentar Esti dalam akun media sosial justru mempertanyakan kebijakan pemilihan gambar pahlawan dalam edisi uang Rupiah baru yang dikeluarkan pemerintah. Melalui statusnya, Esti mempertanyakan prinsip keadilan, bukan mempermasalahkan penggunaan gambar pahlawan non muslim.

"Esti menilai komposisi jumlah tokoh yang diputuskan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan komposisi jumlah penduduk dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Esti tidak menolak keberadaan pahlawan non muslim yang ada dalam sejarah perjuangan Indonesia," kata Iwan, di Yogyakarta, Kamis, 29 Desember 2016.

Selain itu, Esti juga mempertanyakan keterbukaan pemerintah dalam membuat keputusan terkait gambar tersebut. Pemerintah dinilai tak mengedepankan asas keterbukaan. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya menyosialisasikan dahulu gambar dalam mata uang kertas itu untuk  menghindari polemik.

"Dalam hal ini pemerintah tidak transparan padahal sikap populis Presiden sangat dipuji banyak pihak. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan kemajemukan agar tidak terjadi perdebatan dan gejolak sosial," ujarnya.

Panglima TNI Usulkan Doni Monardo Jadi Pahlawan Nasional

Terakhir, ungkapan Esti di media sosial itu merupakan salah satu praktik terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat. Hak ini dilindungi konstitusi.

"Kemerdekaan menyatakan pendapat adalah bagian kontrol dari warga negara terhadap jalannya pemerintah agar transparan dan akuntabel," jelasnya.

Marco Karundeng, Diduga Provokator Bentrokan di Bitung Ditangkap

Pernyataan ini sejalan dengan tulisan Esti di akun Facebook dia, yang diunggah pada 23 Desember 2016.

Willem Schermerhorn (Perdana Menteri Belanda 1945-1946) dan Chalid Salim

Sosok Ini yang Membuat Adik KH Agus Salim Tertarik Masuk Katolik

Adik pahlawan nasional Kiai Haji (KH) Agus Salim, yakni Chalid Salim mantap memeluk agama Katolik usai pertemuannya dengan seorang laki-laki asal Digul, Papua pada 1941.

img_title
VIVA.co.id
7 April 2024