- VIVAnews/Adri Irianto
VIVA.co.id - Hasil investigasi Serious Fraud Office membongkar skandal suap yang terjadi di tubuh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
Satu di antaranya yakni, kasus pembelian mesin pesawat Airbus yang kini menjerat mantan Bos PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Emir ditetapkan sebagai tersangka suap jutaan dolar Amerika dari Perusahaan Rolls-Royce yang memproduksi mesin Airbus.
Melihat fenomena bobroknya internal BUMN, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi intensif memasang mata guna memonitor BUMN, sehingga dapat mencegah terulangnya skandal suap dan korupsi.
"Itu yang ingin kami fokus sebenarnya. Kalau BUMN itu perlu dikelola jauh lebih baik. Jangan sampai BUMN kita menjadi sarang atau praktik kurang baik. Jangan sampai BUMN tidak transparan, tidak akuntabel. Karena uang yang mereka kelola itu jauh lebih besar dari APBN. Maka tata kelolanya harus lebih baik," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif di Jakarta, Selasa, 24 Januari 2017.
Laode sendiri meyakini permasalahan di tubuh BUMN seperti yang terjadi di PT Garuda Indonesia, baru permukaan saja. Masih banyak BUMN lain juga mengalami persoalan yang sama, meskipun sistem tata kelolanya telah menggunakan e-procurement.
Namun, Loade menekankan harus tetap ada pihak pengawas di internal perusahaan-perusahaan pelat merah itu.
"PT Garuda itu kami anggap BUMN yang baik dibanding BUMN lainnya. Itu pun ternyata (kasus Emirsyah Satar) ini kami masih anggap sebagai fenomema gunung es. Karena itu, dalam waktu dekat, kami akan bicara dengan Menteri BUMN (Rini Sumarno) untuk masalah BUMN ini," kata Laode.
Tak cuma eks Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, perusahaan raksasa penyedia mesin itu diduga kuat menyuap sejumlah pejabat PT Perusahaan Listrik Negara.
Adalah lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office yang telah mempublikasikan hasil penyelidikannya terkait kasus suap Rolls-Royce kepada sejumlah perusahaan berpengaruh di sejumlah negara.
Salah satunya menyebutkan, perusahaan asal Inggris itu menyuap pejabat-pejabat PLN untuk memenangkan tender proyek pemeliharaan Pembangkit Listrik Tanjung Batu, Samarinda, Kalimantan Timur.
Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Petrus Salestinus mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar tidak itu tidak menjadi bahan santapan para pejabat. Sebab,
