- Antara/ Fanny Octavianus
VIVA – Jumlah kandidat kepala daerah perempuan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 diharapkan meningkat dari pilkada-pilkada tahun sebelumnya.
Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik (Ansipol), Yudha Irlang Kusumaningsih, menyampaikan bahwa keikutsertaan perempuan, pada akhirnya akan melahirkan banyak kebijakan yang menunjukkan keberpihakan pada perempuan jika kandidat-kandidat itu terpilih menjadi kepala daerah.
Kebijakan yang menunjukkan keberpihakan kepada perempuan sendiri diperlukan mengingat pemberdayaan perempuan adalah satu dari 17 tujuan pembangunan keberlanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) global periode 2016-2030 untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata.
"Saya berharap dari 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada tahun ini, siapa pun yang jadi pemenangnya, dia mudeng, paham, tentang isu perempuan. Apalagi kalau kepala daerah, wakilnya, seorang perempuan, dia akan lebih paham akan isu perempuan," ujar Yudha dalam diskusi bertajuk 'Peluang Calon Perempuan dalam Pilkada 2018' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 7 Januari 2018.
Menurut Yudha, pemberdayaan perempuan pada tingkat pemerintah daerah juga dinilai mendesak mengingat kaum perempuan saat ini dinilai masih belum setara dari kaum pria. Sejumlah penelitian antara lain menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, drop out sekolah, penghasilan, hingga gizi perempuan masih buruk dibanding pria.
"Sangat penting bagi perempuan untuk maju di pilkada, apa itu menjadi kepala daerah atau pun wakilnya, untuk menjadi gubernur, bupati, atau wali kota," ujar Yudha.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa pada Pilkada serentak 2017, ada 123 perempuan peserta Pilkada, dengan rincian 57 calon kepala daerah, dan 66 calon wakil kepala daerah.
Rentan Risiko Tertular HIV, Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Sorotan Penting
Penularan HIV secara vertikal pada anak dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui.
