- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyebutkan, partainya tidak berpaku bahwa menjadi calon presiden atau wakil presiden harus dipilih karena menjabat pimpinan partai.
Menurut dia, tradisi itu sudah dipatahkan ketika Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan mencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden.
Hal tersebut berlaku juga saat penentuan calon wakil presiden yang bakal dipilih mendampingi Jokowi, setelah diusung kembali menjadi calon presiden atas mandat dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Ibu Mega sudah merombak tradisi itu. Menjadi Ketua Umum partai tidak otomatis menjadi calon presiden dan cawapres," kata Basarah saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan, di Bali, Sabtu malam, 25 Februari 2018.
Basarah menilai, idealnya pimpinan partai ialah pengambil keputusan terakhir yang sifatnya strategis, khususnya memilih capres dan cawapres.
Sebagai ketua partai, kata dia, bukan berarti mendapat keistimewaan dan mendapat tiket langsung untuk berkontestasi di Pilpres.
"Menurut saya ini tradisi yang baik, ketua umum partai menjadi 'Queen Maker seperti Ibu Mega. Bayangkan Ketua Umum partai lain bisa seperti Bu Mega. Menjadi Queen Maker lahir pimpinan bangsa," ujarnya.
Lebih lanjut, Basarah menambahkan, dalam Rakernas ini belum ada agenda memutuskan siapa cawapres yang bakal mendampingi Jokowi.
Meski demikian, penentuan calon pendamping Jokowi, tetap mengajukan beberapa syarat dan kriteria. Di antaranya yakni soal elektabiltas dan figur yang tepat untuk menjalankan ideologi bangsa dalam bernegara.
"Syarat ideologi adalah yang utama. Kemudian syarat elektoral wakil presiden adalah tokoh yang mampu menambah elektabilitas Jokowi. Lalu harus memiliki chemistry untuk kerja sama," ujarnya.
