- VIVA.co.id/ Daru Waskita.
VIVA - Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diminta untuk dikaji kembali oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hanafi Rais menyebut ada solusi lain di samping saran kapolri yang dinilai ekstrim itu.
"Kalau saya sebelum kita punya solusi yang ekstrim itu, saya kira yang perlu diperbaiki adalah solusi mengatasi politik berbiaya tinggi," kata Hanafi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Maret 2018.
Hanafi menjelaskan, berkaca pada Pemilihan Umum atau Pilkada sebelumnya, biaya tinggi selalu berasal dari kampanye. Sehingga menurutnya perlu ada pembicaraan mendalam terkait hal itu.
"Kalau kita mau bahas lebih dalam dampak kampanye dibiayai negara secara lebih masif itu mungkin harus diprioritaskan. Sehingga masalah kunci biaya itu terselesaikan harapannya," ujar putra Amien Rais ini.
Menurut Hanafi, dengan mengatasi persoalan biaya tinggi itu, maka sistem Pilkada langsung tak perlu dihilangkan. Jika masalah biaya tinggi dianggap terus sebabkan praktik korupsi.
"Jadi kalau masalah biaya ditekan sekecil mungkin, kemudian mungkin risiko korupsi itu akhirnya mengecil. Jadi tidak harus menghilangkan proses demokratis yang dimaksud atau pilkada langsung itu," kata Hanafi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai ada kecenderungan biaya politik tinggi sehingga terjadi politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dia pun menyarankan agar sistem itu dikaji ulang bila memang lebih banyak aspek negatifnya.
Pilkada Serentak di Sumut, Mendagri: Semua Siap
Pilkada serentak ini harus mengikuti protokol kesehatan.
