PDIP: Pertemuan Sekjen Partai Tak Bahas Politik Praktis

Pertemuan para sekjen parpol pendukung Jokowi.
Sumber :
  • Twitter Raja Juli Antoni @AntoniRaja

VIVA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menanggapi pernyataan elite Gerindra soal kritik PDIP terkait pertemuan sekjen partai pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menegaskan, dalam pertemuan sekjen pendukung koalisi Joko Widodo tidak ada sama sekali bicara politik praktis.

Analisis Komunikasi Politik dalam Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

"Saya sudah cek Sekjen Hasto, pertemuan tersebut sama sekali tak membahas politik praktis. Hanya bicara komitmen membangun politik persaudaraan dan komitmen menghadapi pembualan politik, distorsi informasi yang sengaja diciptakan, untuk membikin kegaduhan dan keresahan," kata Hendrawan saat dihubungi, Jumat, 11 Mei 2018.

Ia menjelaskan, pertemuan sekjen sesungguhnya tergantung tujuan dan format pertemuan tersebut. Bila forumnya untuk silaturahim, saling lebih mengenal satu sama lain, untuk harapan meluruskan hal yg menyimpang (distortif) dalam kehidupan bersama, tak ada masalah.

Pidato Wajah dan Fisik di Gelora Bung Karno

"Namun, bila sudah bicara program pemenangan capres/cawapres, seyogianya ada tempat lain yang lebih pas," kata Hendrawan.

Ia menegaskan, pertemuan tersebut singkatnya meredam potensi politik adu domba dan manuver-manuver pelintiran data atau informasi yang diantisipasi selalu ramai jelang pemilu.

Andri Arief Kritisi Luhut soal Pendukung Demokrat Minta Pemilu Ditunda

"Orang luar banyak yang menduga-duga saja. Mudah-mudahan semua masih dalam bingkai kebersamaan dan fairness," kata Hendrawan.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, mempertanyakan pertemuan sekjen partai-partai pendukung Joko Widodo di kantor Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Senin, 7 Mei 2018.

Padahal, kata Gus Irawan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pernah protes hal serupa pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena dituduh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya