- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj masuk dalam bursa calon wakil presiden untuk Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.
Direktur Eksekutif Vokpol Center Research dan Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, Said punya kans untuk jadi cawapres Jokowi namun tidak besar. Elektabilitas yang rendah jadi kendala bagi Said Aqil. Selain itu, restu Megawati Soekarnoputri sangat berperan besar.
"Kalau Pak Said Aqil kan memang tetap punya kans peluang juga. Beliau punya modal di NU ya. Dulu kan Ibu Mega juga pernah mengangkat Kiai Haji Hasyim Muzadi jadi cawapres. Nah sekarang apakah itu akan diulangi lagi untuk Jokowi-Said Aqil?" ujar Pangi, Kamis, 19 Juli 2018.
Kelebihan Said, kata Pangi, adalah bisa dianggap merepresentasi ulama. Dan itu dinilai penting untuk menutupi pandangan publik terhadap Jokowi yang dinilai tidak dekat dengan ulama.
"Itu perlu untuk menutupi kelemahan Jokowi, untuk meng-counter isu-isu menguatnya poltik identitas, agama dan etnis," ujar Pangi.
Selain itu, Pangi menilai, sebagai pemimpin tertinggi di PBNU, Said punya basis suara yang besar. Asalkan kader NU solid untuk mendukungnya jika dipilih jadi cawapres Jokowi. Namun, semua tergantung Jokowi, mitra koalisi dan terpenting, Megawati.
"Pertama adalah restu Megawati. Kalau restu Megawati dia dapatkan, positif itu. Tapi sampai sekarang Bu Mega belum kelihatan sinyalnya," ujar Pangi.
Sebelumnya, Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei mereka atas penilaian sejumlah elite dan dan kalangan intelektual terhadap beberapa tokoh yang disebut-sebut potensial menjadi calon wakil presiden.
SMRC mengklasifikasikan surveinya berdasarkan empat kategori: kapabilitas, integritas, empati, akseptabilitas, dan kontinuitas. Dalam kategori kedua, yaitu intergitas, didefinisikan sebagai kejujuran, konsisten antara ucapan dan perbuatan, tidak cacat hukum, dan lain-lain.
Ada 22 tokoh yang disurvei dengan meminta pendapat sejumlah elite dan dan kalangan intelektual tentang profil mereka. Pada aspek intergitas, menurut pandangan sejumlah elite, nama Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, di urutan teratas dengan skor 7,2 sebagai tokoh yang dianggap jujur, konsisten antara ucapan dan perbuatan, dan tidak cacat hukum. Di posisi kedua ialah Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian, dengan skor 6,7.
Tiga tokoh dengan skor tertinggi setelah Mahfud dan Airlangga, antara lain Said Aqil Siroj, Ketua Umum Nahdlatul Ulama; Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan; dan Chairul Tanjung, pengusaha nasional pemimpin CT Corp. Skor mereka masing-masing 6,6 untuk Said Aqil, 6,5 untuk Sri Mulyani Indrawati, dan 6,2 untuk Chairul Tanjung.
Tokoh lain dalam 22 nama yang disurvei itu, di antaranya Agus Harimurti Yudhoyono, M Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, Zulkifli Hasan, Yusril Ihza Mahendra, dan Gatot Nurmantyo. Namun skor mereka kurang dari 5,7; tertinggi di antara mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan skor 5,6, sementara terendah ialah Gatot Nurmantyo dengan skor 4,3.
Menurut pendapat kalangan intelektual yang dikategorikan sebagai opinion leader, nama Mahfud MD juga masih di puncak dengan skor 7,6. Disusul Sri Mulyani yang memperoleh skor 7,4. Nama Said Aqil Siroj dan Tuan Guru Bajang masing-masing meraih skor 6,7, sementara Airlangga 6,3.
Sedangkan nama-nama lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Chairul Tanjung, Anies Baswedan, Yusril Ihza Mahendra, Zulkifli Hasan, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, dan Gatot Nurmantyo; semua mendapatkan skor di bawah 6,0.
Survei yang dilakukan pada Mei 2018 itu melibatkan 12 orang yang dianggap sebagai kalangan elite dan 93 orang yang dinilai sebagai opinion leader.
Elite yang dinilai sangat tahu informasi yang beredar di kalangan terbatas, di antaranya meliputi politikus dan teknokrat senior, intelektual nasional dengan reputasi luas, pengusaha yang masuk kelompok papan atas (masuk dalam 50 orang terkaya). Sedangkan opinion leader ialah orang-orang yang banyak ikut bersuara dan membentuk pendapat publik. Kalangan itu meliputi pengamat, intelektual, atau peneliti yang biasa terekspos ke media massa, dan para pimpinan redaksi media massa.
