Kapitra: Ijtima Ulama Itu Hanya 'Settingan'
- ANTARA/Rivan Awal Lingga
VIVA – Calon Anggota Legislatif PDIP Kapitra Ampera menilai hasil keputusan ijtima Ulama yang merekomendasikan Prabowo Subianto berpasangan dengan Salim Segaf Al-Jufri atau Ustaz Abdul Somad sebagai capres dan cawapres 2019 hanya settingan. Menurutnya, keputusan itu sudah direncanakan sebelumnya.
Untuk pemilihan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres Prabowo, ia menilai hal tersebut hanya kamuflase dan hanya ingin mendongkrak nama Prabowo.
"Prabowo dan UAS (Ustaz Abdul Somad) hanya kamuflase untuk mendongkrak. UAS sendiri telah menolak," kata Kapitra di kawasan Jakarta Selatan, Minggu, 29 Juli 2018.
Sementara untuk pasangan Prabowo-Salim Segaf, kata Kapitra, hanya settingan dan dibungkus seolah-olah hal tersebut adalah putusan ulama.
"Mereka setting. Jadi menjustifikasi seolah-olah putusan ulama. Jadi koalisi umat harus ikut karena ulama telah memutuskan. Ini trik dan bukan pure (murni) pilihan. Pasti sudah ada pembicaraan dan dibawa kesana. Itu tidam mewakili kita. Itu sudah keinginan mereka deal partai bukan keputusan ulama," katanya.
Ia pun mempertanyakan alasan munculnya nama Salim Segaf menjadi cawapres. Apalagi hasil keputusan ada lima nama rekomendasi capres dan cawapres yaitu Habib Rizieq, Zulkifli Hasan, TGB, Yusril Ihza Mahendra dan Prabowo Subianto.
"Kenapa Habib Salim. Kenapa tidak yang lain," katanya.
Lebih lanjut, Kapitra yang mengklaim masih menjadi kuasa hukum Habib Rizieq menyebut Salim Segaf memang seorang ulama. Namun, Salim merupakan orang partai politik yang berorientasi kepada kepentingan politik.
"Dia orang partai. Ulama tapi masuk parpol dan memperjuangkan partainya. Kita di jalanan kena gas air mata dan kriminalisasi. Memang Salim Segaf melakukan apa? Kita tidak meminta itu dan kita inginkan HRS atau paling tidak dari dalam ulama aktivis bela Islam (jadi capres atau cawapres). Kan banyak yang lain," katanya.
MUI Dukung Pilkada Melalui DPRD: Sesuai Ijtima Ulama 2012
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan sesuai hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa pada 2012 mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD
