- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Pemilihan bakal cawapres KH Ma'ruf Amin menjadi pasangan bakal capres Joko Widodo dinilai bisa menutupi isu sentimen keumatan yang selama ini dilemparkan ke Jokowi. Ketua MUI tersebut dinilai mampu meredam isu sentimen agama Islam yang sempat terjadi pada Pilpres 2014.
"Isu SARA sebetulnya salah satu alasan menjadi alasan rasional selain politik mengapa KH Maruf jadi cawapres adalah mengisi satu lubang kosong kekurangan Jokowi adalah sentimen keumatan, sehingga kemudian KH Maruf diambil sebagai cawapres. Terlepas faktor politik manuver parpol," kata peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa 21 Agustus 2018.
Meskipun begitu, dengan dipilihnya Ma'ruf Amin tidak secara otomatis menarik sentimen keumatan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sebab, ia mengatakan selama ini faktor dibalik sentimen keumatan yang muncul di pilkada DKI dan pilkada lainnya adalah aktor di luar ormas Islam, seperti Habib Rizieq, Ustaz Abdul Somad, Aa Gym, Arifin Ilham dan tokoh agama lainnya.
"Inilah tokoh-tokoh di luar ormas Islam yang sebetulnya tak terkait erat KH Ma'ruf," katanya.
Ia pun menduga, dukungan tokoh diluar ormas dapat mempengaruhi isu sentimen keumatan. Justru, ia menuturkan pada Pilpres 2019 yang patut diwaspadai oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah isu ekonomi.
"Menurut saya isu ekonomi ya. Ini yang harus diwaspadai. Mengapa? Karena sebetulnya KH Ma'ruf hanya menutup isu keislaman tapi tidak mampu menutup kelemahan Pak Jokowi yang lain yaitu ekonomi," katanya.
Terkait isu ekonomi, kata Adjie, memang banyak yang mengakui bahwa soal infrastruktur banyak yang dibangun Pak Jokowi selama empat tahun. Akan tetapi isu ekonomi yang utama yang sensitif ada dua hal yakni, lapangan pekerjaan dan harga-harga kebutuhan pokok yang mahal.
Menurutnya, isu tersebut yang nantinya akan dielaborasi secara penuh oleh pasangan Prabowo-Sandiaga ketika berhadapan dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Ini jadi isu utama. Ini juga bisa dikaitkan dengan sentimen keumatan karena lapangan kerja terkait isu tenaga kerja asing yang bisa mengganggu konsen Pak Jokowi terhadap isu ekonomi," katanya.
