- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Elite Partai Bulan Bintang (PBB) heran dengan munculnya draf Aliansi Keumatan dan Kebangsaan. Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Fery Noer mengatakan, isu draf tersebut muncul setelah Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut Afriansyah, hingga kini belum ada komunikasi resmi ke PBB terkait isu arah koalisi Keumatan dan Kebangsaan. "Setelah Yusril ke Jokowi baru Prabowo kasak kusuk," kata Afriansyah saat dihubungi, Kamis 15 November 2018
Menurut dia, PBB sudah lama coba bergerak untuk menawarkan diri pada koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, koalisi yang berisi PAN, Gerindra, dan PKS itu dinilai tak merespons PBB.
Menurut dia, PBB menunggu sikap resmi koalisi Prabowo-Sandi hingga Senin, 5 November 2018. Namun, tetap tak ada sikap resmi. "Sampai tanggal 5 November kami masih menunggu, diundang saja tidak," ujarnya menegaskan.
Ia mengatakan, saat ini sikap PBB terkait arah koalisi masih menunggu Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB. Dalam rakornas diperlukan suara dari pengurus DPW dan DPC. "Jadi sekarang kami mau rakornas dulu, biarkan PBB nanti bersikap," kata Afriansyah.
Sebelumnya, beredar sebuah draf partai politik aliansi keumatan dan kebangsaan koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam draf tersebut, muncul kolom tandatangan untuk Partai Bulan Bintang (PBB). Tak ada kolom untuk Partai Demokrat.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PBB, Sukmo Harsono mengatakan itu merupakan draf baru. Tapi, ia mengaku tak dapat memastikan siapa pembuatnya dan asal usulnya. (mus)
Risma Belum Bisa Imbangi Khofifah untuk Pilkada Jawa Timur, Menurut Pengamat
Pengamat politik menyebut Khofifah Indar Parawansa lebih memiliki modal jaringan politik untuk Pilkada Serentak 2024 daripada Tri Rismaharini alias Risma.
