- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA – Partai Gerindra membantah pernah menginstruksikan kadernya mengembuskan isu Presiden Joko Widodo PKI. Hal itu menanggapi pernyataan mantan kader Gerindra, La Nyalla Mahmud Matalitti yang mengaku pernah mengembuskan isu itu.
"Partai Gerindra, pemimpin Partai Gerindra, tidak pernah berpikir, apalagi mengambil kebijakan, apalagi memerintahkan kepada kader dan anggotanya untuk menuduh Jokowi sebagai komunis atau anak komunis atau anak PKI," kata Ketua DPP Gerindra, Sodik Mudjahid, ketika dikonfirmasi, Rabu, 12 Desember 2018.
Sodik menilai apa yang dilakukan oleh La Nyalla pada saat itu adalah inisiatifnya sendiri. Mengenai pernyataan La Nyalla baru-baru ini, dia juga menilai itu adalah urusan La Nyalla.
"Jadi pernyataan dan tuduhan La Nyalla masa lalu, bahwa Jokowi seorang komunis dan atau anak komunis, merupakan inisiatif dan pernyataan pribadi sendiri," ujar Sodik.
Dia hanya menegaskan, soal komunis atau tidaknya Jokowi, keluarganya atau juga orang lain, bukan untuk dituduhkan. Tetapi menurutnya untuk bisa diselidiki atau diklarifikasi.
"Bukan untuk dituduhkan, tapi bisa diselidiki dan dicocokkan dengan dokumen keamanan negara, secara jujur dan berbasis data," ujar Sodik.
Sodik juga menyampaikan, Partai Gerindra tidak pernah setuju dengan adanya paham komunis. Dia menegaskan hal itu tidak sesuai dengan ideologi negara.
"Tapi Gerindra berpendapat bahwa paham ateis dan keberadaan PKI di NKRI adalah tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan ketetapan MPR," ucapnya.
Seperti diketahui, La Nyalla saat ini berada di barisan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia menegaskan, dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf akan total merebut suara di wilayah Jawa Timur. Ia sendiri menyesal telah memfitnah Jokowi sedemikian rupa, karena berdampak negatif hingga saat ini.
"Waktu itu wajar saya bilang gitu, karena oposisi. Oposisi kan apa saja dihajar lawannya. Karena, sekarang saya bukan oposisi, saya harus tobat," kata dia usai bertemu Ma'ruf di Jalan Situbondo, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
