VIVA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyayangkan langkah Komisi Pemilihan Umum memberikan kisi-kisi pertanyaan debat kepada calon presiden dan wakil presiden. Fahri menyoroti figur capres dan cawapres harus mampu mengidentifikasi persoalan di luar kepala.
"Jadi dia harus secara verbal di luar kepala membaca, apa sih masalah bangsa kita. Lalu setelah dia melakukan analisis lingkungan, dia bikin kesimpulan. Setelah dia bikin kesimpulan keluarlah visi misi, lahirlah strategi, nanti dari strategi ada proses implementasinya, lahir manajemennya," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Januari 2018.
Fahri menilai, dengan kebijakan ini membuat hak publik untuk mengelaborasi pasangan calonnya menjadi hilang. KPU menurutnya terkesan menganggap sederhana kontestasi pemilihan presiden ini.
"Jadi menurut saya KPU agak misleading dan layak orang curigai dia seperti diformat untuk menyederhanakan pertarungan atau kompetisi ini," ujar Fahri.
Kemudian, dia mengingatkan, tahapan debat ini formatnya bukan seperti ujian sekolah. Tetapi merupakan debat intelektual. Debat menurutnya bukan menyuruh pasangan calon untuk menghafal jawaban.
"Artinya dia menyuruh orang itu menghafal. Itu kan kayak kita juga ada dosen di kampus. Artinya kita ini kayak menghafal diktat. Enggak boleh gitu," kata Fahri.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan daftar pertanyaan untuk dua pasangan capres dan cawapres akan dikirim sepekan sebelum debat dimulai. Debat pertama sendiri akan digelar pada Kamis, 17 Januari 2019. (ase)
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
