Oposisi Kritik Kinerja Jokowi, Ma’ruf Amin: Ente Ngorok Jadi Tak Paham
- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA – Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, menggelar safari politik di Depok, Jawa Barat pada Sabtu 12 Januari 2019. Di hadapan ratusan kader dari partai koalisi, Ma’ruf menyinggung sederet capaian pemerintah di era Presiden Joko Widodo.
Ma'ruf geram karena kinerja Jokowi sering dipandang negatif oleh kubu oposisi. Kritikan salah satunya terkait menggeliatnya pembangunan infrastruktur seperti Tol Trans Jawa.
“Tapi kok ada yang bilang tidak ada. Ente tidur, ente ngorok jadi tak paham. Jadi harus bangun supaya tahu,” kata Ma’ruf disambut tawa sejumlah simpatisan di halaman gedung DPD Golkar Depok, Jawa Barat.
Ma'ruf juga mengatakan, Jokowi sebagai capres petahana sudah melakukan terobosan dalam rangka memperbaiki pendidikan. Di antaranya telah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP.
“Yang bilang tidak ada, ente tidur, harus bangun. Ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang bilang enggak ada, berarti lagi tidur,” ucap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu.
Selain itu, Ma’ruf juga meluruskan isu yang menyebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS bakal dihentikan. Ia heran isu ini dikaitkan karena untuk membayar jalan tol.
“Ada juga isu BPJS mau dihentikan karena mau buat bayar tol. Lah untuk tol lain, untuk BPJS lain. Ini hoax. Masyarakat jangan mau dibohongin," ujarnya.
Ma’ruf pun berjanji, jika dirinya terpilih maka salah satu program yang bakal dikerjakannya adalah meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia.
“Kita ubah model manusia jadi manusia pembangunan nasional. Kalau ulama mengatakan memperbesar manfaat,” tuturnya.
Selain bertemu dengan sejumlah simpatisan dan kader dari partai koalisi, Ma’ruf juga sempat berziarah ke makam salah satu ulama penyebar Islam di kota tersebut, yakni Syekh Maulana Yusuf di kawasan Pesona Khayangan, Depok. (ase)
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
