- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, koalisinya menemukan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap invalid. Ia meminta agar DPT invalid diperbaiki.
"Yang bermasalah ini yang saya kira harus segera diselesaikan, jangan sampai ada ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 26 Maret 2019.
Fadli menilai, harus ada satu jawaban yang tegas soal DPT invalid. Ia menegaskan, langkah koalisinya ini bukan untuk mencari siapa yang salah. "Karena kalau siapa yang salah, sudah pasti itu dari data awal di Kemendagri," katanya.
Fadli menjelaskan, 17,5 juta DPT yang dianggap invalid itu beragam kategorinya mulai dari pemilih ganda hingga manipulatif atau siluman.
"DPT yang bermasalah ini saya kira sudah menjadi perhatian kita dari sejak tahun lalu. Dan sudah ada juga perbaikan-perbaikan," ujar dia.
Fadli mengatakan, perbaikan sudah dilaksanakan dua kali bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan pasangan calon. Tapi temuan yang ada saat ini tetap harus difinalisasi.
"Saya kira ini bisa dicek dan bisa diuji bahwa dari data terakhir setelah tanggal 15 Desember itu ternyata masih ada yang bermasalah," tuturnya.
Ia menilai, seharusnya KPU harus memperbaiki sekaligus memberikan penjelasan. Sebab, soal data seharusnya tak bermasalah lagi di negara modern.
"Apalagi mau bicara soal revolusi industri 4.0, urusan data beginian saja nggak becus. Jadi ini adalah data yang seharusnya sudah selesai di abad lalu ya. Di abad ke-20 sudah selesai,” ujarnya.
“Karena data ini adalah data kependudukan, semua negara-negara bahkan negara paling terbelakang di Afrika nggak ada masalah dengan data kependudukan," kata Fadli.
Ia menilai, masalah DPT ini kegagalan pemerintah sekarang untuk memutakhirkan data. Karena itu saat ini temuan tersebut harus dibersihkan.
"Mereka yang bermasalah ini, yang nama-namanya ganda, yang tinggal di-delete, dibersihkan. Mereka yang invalid misalnya orangnya sudah meninggal atau orangnya sudah tak ada ini tinggal dihapus, saya kira sederhana aja masalahnya. Karena sudah ditemukan diberikan juga siapa-siapa namanya, di TPS mana," ujarnya.
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
