Anggaran Minim, Pilkada Banyuwangi 2020 Terancam Gagal

“Sebenarnya itulah yang kita tunggu, biar cepat ketemu win-win solusi. Misalkan dari Rp 58 miliar itu kekurangannya bagaimana, apakah dicantumkan kedalam addendum atau bagaimana. Itu semua demi kejelasan,” ucap Dwi.

“Saya berharap KPU dan TAPD bisa secepatnya bertemu dan menemukan goal atas persoalan ini. Tidak hanya diputuskan dengan Rp 58 miliar saja dan mau nggak mau cukup atau tidak, ya harus dengan angka itu,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, dalam pelaksanaan Pilkada atau Pilbup Banyuwangi 2020, KPU bertanggung jawab atas berbagai tahapan, honor Adhoc hingga pengadaan logistik.

“Karena itu sudah pas komposisinya, tidak bisa dikurangi. Mungkin yang bisa dikurangi adalah volume-volume kegiatan kita. Seperti sosialisasi serta rapat-rapat,” cetus Ketua KPU Banyuwangi.