Kabinet Kerja Jokowi Jilid II Tersandera Elite Politik?

Sebelumnya PAN keluar dari pemerintahan, dan memberi dukungan ke Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Beberapa politikus PAN sempat menyatakan partainya tetap beroposisi hingga 2024 mendatang.

Nasib elektabilitas Gerindra jika berkoalisi

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kuskridho Ambardi, menilai elektabilitas Gerindra sedikit banyak berpengaruh jika mengambil posisi bergabung dengan koalisi. Ini sangat bergantung dari kinerja menterinya, kalau memang dapat jatah.

"Performance menteri itu akan mempunyai dampak elektoral, satu. Kedua, apakah panggung menteri itu akan dilaksanakan maksimal," kata Dodi, sapaan Kuskridho Ambardi kepada BBC Indonesia.

Hal lain yang ikut mempengaruhi adalah konsistensi Prabowo Subianto terhadap janjinya.

"Kepemimpinan itu sangat mempengaruhi. Nah, citra seperti apa yang muncul setelah bergabung, itu yang nanti akan jadi pertimbangan pemilih," lanjut Dodi.

Hal ini juga akan berlaku terhadap partai-partai yang selama ini berada di luar pemerintahan dan hendak bergabung dengan koalisi Jokowi.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, mengaku partainya minta jatah lima menteri kepada Jokowi. Permintaan ini sebagai syarat partai berlambang Garuda ini menjadi bagian dari pemerintah.

"Kita mintanya lima. Mungkin dikasih tiga," katanya melalui sambungan telepon.

Arief mengakui pilihan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi akan berpengaruh terhadap suara partainya kelak. Tapi, menurut dia, elektabilitas akan bergantung dari regenerasi kader sebagai mesin partai.

Dampak positifnya Gerindra bergabung dengan kolisi pro-Jokowi, kata Arief, masyarakat bisa mengukur menteri-menteri dari partainya itu.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat menteri dari Gerindra menjadi ukuran kemanfaatan kepada masyarakat.

"Tapi kalau kerjanya juga tidak benar. Cuma kerjanya maling, nyolong uang negara, siap-siap Gerindra akan hancur elektabilitasnya," katanya.

Koalisi dan penyeimbang harus sama kuat