Isu Gerindra Masuk Kabinet, PDIP Yakin Koalisi Tetap Diprioritaskan
- VIVA/Ridho Permana
VIVA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi isu yang berkembang terkait masuknya kader Gerindra sebagai menteri dalam Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Hasto mengatakan, itu bukanlah pilihan yang ideal untuk Jokowi, bahkan Presiden lebih memprioritaskan kursi menteri untuk partai pendukungnya lebih dulu.
"Prioritas Pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," kata Hasto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa malam 8 Oktober 2019.
Hasto mengatakan, meskipun penunjukan menteri kabinet menjadi hak prerogatif Presiden, dia meyakini Jokowi pasti akan lebih memprioritaskan sosok dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Sebab, Hasto beranggapan dalam sebuah demokrasi yang sehat, koalisi yang terbentuk sebelum dan setelah pilpres harus tetap solid termasuk dalam kabinet nanti.
"Dalam penyusunan kabinet setelah Bapak Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik tentu saja napasnya, basis pendukungnya, itu dari Koalisi Indonesia Kerja," ujarnya.
Gerindra, kata Hasto, bukanlah partai yang mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019, maka dari itu, tidak menjadi prioritas untuk masuk dalam kabinet Jokowi. Namun, wujud hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, tetap dapat ditunjukkan dengan adanya kerja sama di DPR.
"Sejak awal kami katakan bahwa koalisi yang sebangun. Gerindra saat itu kan tidak memberikan dukungan kepada Bapak Presiden Jokowi. Karena itu lah kami buka sebuah format kerja sama di DPR dan MPR. Di mana hubungan baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Prabowo dijabarkan di dalam kerja sama di DPR dan MPR tersebut," ujarnya.
Hasto mengungkapkan, isu yang berkembang saat ini mengenai masuknya partai oposisi ke dalam kabinet merupakan pendapat sejumlah pihak yang belum terkonfirmasi secara resmi dari Jokowi. Hal itu tentu sangat wajar dalam kondisi politik seperti sekarang ini.
"Ya tentu saja banyak dinamika, boleh-boleh saja setiap orang berpendapat. Tapi konstruksi demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pascapilpres adalah sebangun," ujarnya.
