Jokowi Cari 6 Wamen Baru, PKPI Siapkan Kader

Jokowi perkenalkan 12 Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyiapkan kader-kader mereka untuk turut dapat mengisi formasi Kabinet Indonesia Maju.

Di Tengah Pertempuran Rusia-Ukraina, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Ditangkap Karena Terima Suap

Menurut Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, hal itu dilakukan setelah Istana membuka kemungkinan akan adanya enam wakil menteri (wamen) baru di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"PKPI akan terus senantiasa meletakkan adab, etika berpolitik dan kesantunan, sehingga selalu ada di posisi pasif atau menunggu arahan presiden dan wakil presiden," ujar Verry di Jakarta, Sabtu, 9 November 2019.

Jokowi Didampingi 2 Menteri dari PDIP ke BSD, Hadiri Acara Ini

Verry menyampaikan, sebagai parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf, PKPI tidak memberi syarat supaya kadernya dimasukkan ke pemerintahan. Namun, PKPI juga bersedia jika kadernya dibutuhkan Jokowi-Ma'ruf.

"PKPI konsisten dengan posisi mendukung penuh tanpa syarat kepada presiden dan wakil presiden, serta menghormati hak prerogatif presiden terkait penunjukan wamen-wamen baru," ujar Verry.

Kata Jokowi soal Sri Mulyani Hingga Risma Dipanggil MK: Jumat Hadir

Verry mengemukakan, jika pun Jokowi-Ma'ruf tidak menunjuk kader PKPI menjadi wamen, PKPI akan terus menjadi pendukung yang kritis dan solutif. Hal itu adalah arahan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PKPI. "Ditunjuk atau tidaknya kader PKPI, kami tetap setia mendukung pemerintah," ujar Verry.

Sebelumnya diberitakan, penambahan struktur Kabinet Indonesia Maju, tampaknya akan terus dilakukan. Penambahan ini untuk mengisi posisi wakil menteri atau wamen.

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebutkan, ada enam kemungkinan penambahan posisi wakil menteri. Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengakui, akan adanya penambahan wakil menteri itu.

"Saya dan Mensesneg Pratikno, baru mendiskusikan wamen untuk mendikbud dan wakil panglima," ujar Fadjroel, saat dihubungi.

 

Menag

Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah

Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK)

img_title
VIVA.co.id
16 Mei 2024