Usulan Menko Muhadjir Orang Kaya Nikahi yang Miskin Tidak Ilmiah
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Yetti Wulandari melontarkan kritik pedas terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang menyebut salah satu strategi mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah dengan cara orang kaya menikahi orang miskin atau sebaliknya.
"Kalau saya itu lihat jalan pintas, satu pendapat yang tidak ilmiah dan tidak mendasar," katanya pada Jumat 21 Februari 2020
Yetti menilai, mengentaskan kemiskinan tidak bisa dengan cara instan seperti itu. "Kemiskinan itu kan PR besar pemerintah, dalam hal ini bagaimana indeks kemiskinan bisa diturunkan dan setiap berganti kepemimpinan inilah yang disoroti, jadi bukan dengan cara instan, seperti yang kaya nikahi yang miskin. Bukan seperti itu," tegasnya
Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengaku sempat membaca pernyataan tersebut dan menurutnya itu sangat tidak pantas.
"Saya sempat baca, saya pikir itu hanya guyonan (candaan). Hal ini tidak pantas diungkapkan dan tidak sesuai dengan kapasitas itu diungkapan. Kalau hanya obrolan warung kopi mungkin masih bisa kita tolerir, tapi inikan terungkap secara terbuka," katanya dengan nada geram.
Diberitakan sebelumnya, menurut Muhadjir, orang kaya yang menikah dengan sesama orang kaya dan orang miskin yang kawin dengan orang miskin, hanya melanggengkan kesenjangan sosial-ekonomi. Kelas menengah-atas bertambah banyak, sementara masyarakat menengah ke bawah akan bertambah lebih banyak lagi.
Masalahnya terletak di masyarakat miskin, karena, menurut perhitungannya, pernikahan sesama orang miskin sama dengan memunculkan sedikitnya 250 ribu orang miskin baru setiap tahun. Keluarga miskin juga berpotensi buruk karena akan melahirkan anak-anak kurang gizi dan tumbuh tidak sehat.
Kemiskinan, katanya, adalah sumber penyakit, salah satunya stunting atau kerdil. Anak-anak yang tidak sehat akan melahirkan generasi yang tidak sehat pula sehingga memicu kemiskinan baru dan ini membuat mata rantai kemiskinan tidak dapat diputus.
PR Pemerintah: Angka Kemiskinan Masih Jauh dari Target RPJMN 2020-2024
Pemerintah Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024.
