Abaikan Imbauan Jokowi, Bappenas Ajak Pansus RUU IKN ke Kazakhstan
- ANTARA/HO-DPR RI/am
VIVA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas bersama sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) mengunjungi Kazakhstan. Kepergian mereka disorot publik dan menuai kritikan.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar membenarkan, sejumlah anggota Pansus RUU IKN ikut dalam kunjungan ke luar negeri itu. Kepergian mereka untuk melakukan studi banding terkait perpindahan ibu kota.
“Iya, DPR ke sana tanggal 1 Januari 2022 kemarin, pergi atas undangan Bappenas,” kata Indra saat dikonfirmasi awak media, Senin, 3 Januari 2022.
Namun, Indra menekankan, kunjungan Pansus IKN ke Kazakhstan bukan agenda DPR. Menurut dia, kunjungan keluar negeri itu merupakan agenda pemerintah dalam hal ini Bappenas.
“Itu undangan, bukan DPR yang mau. Kunjungan dalam rangka ke negara yang sudah ada perpindahan ibukota,” ujarnya.
Presiden Jokowi.
- VIVA/Anwar Sadat
Kunjungan Bapennas dan anggota DPR keluar negeri ini seolah mengabaikan imbauan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi sebelumnya meminta agar pejabat dan masyarakat tidak bepergian keluar negeri. Imbauan itu disampaikan untuk mencegah penularan COVID-19 varian Omicron.
Saat disinggung adanya imbauan dari Jokowi tersebut, Indra mengatakan sejumlah anggota DPR justru diajak oleh pemerintah. Ia juga menegaskan, dengan atau tanpa kunjungan ke Kazakhstan, DPR tetap berkomitmen merampungkan RUU IKN.
“Ini pemerintah yang ajak, dilarang gimana? Dengan atau tanpa dinas itu, DPR tetap komitmen selesaikan RUU IKN," imbuhnya.
Imbauan Jokowi terkait larangan ke luar negeri karena merebaknya penyebaran virus COVID-19 varian Omicron. Varian tersebut saat ini juga sudah masuk Tanah Air. Selain masyarakat, Jokowi juga mengingatkan agar pejabat negara untuk sementara jangan bepergian ke luar negeri.
"Terakhir saya minta semua warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri. Paling tidak sampai situasi mereda," kata Jokowi, 16 Desember 2021.
