- DPR RI
VIVA Politik – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta aparat penegak hukum memproses hukum dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan penyelewengan dana amal publik yang dikelola lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Jika tidak disanksi tegas, dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
"Saya khawatir trust atau kepercayaan masyarakat yang punya kepedulian sosial dapat menjadi lemah ataupun hilang, karena kalau uang mereka disalahgunakan berarti tidak sampai pada tujuan. Nah, jangan sampai tafsir masyarakat seperti itu," kata Yandri, saat dihubungi awak media, Selasa 5 Juli 2022.
Yandri mengatakan, BPK harus melakukan audit dengan tujuan tertentu. Sebab dana yang dikelola oleh ACT tidak sedikit dan dana tersebut berasal dari masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi. Kementerian Sosial juga wajib dilibatkan karena itu memang ranah lembaga tersebut.
ACT (Aksi Cepat Tanggap)
- VIVA/Yeni Lestari
Kementerian Sosial, kata Yandri, harus turun tangan mengatasi permasalahan itu. Lembaga yang dipimpin oleh Tri Rismaharani alias Risma itu diminta membuat aturan yang jelas mengenai penggalangan dana sosial, meliputi kewajiban dan hak-hak yayasan tersebut.
Selain itu, menurutnya, Kementerian harus membuat aturan yang detil menyangkut masalah sanksi, terhadap yayasan atau lembaganya, juga kepada individu-individu yang terlibat.
Dia meminta masalah ini diusut tuntas untuk menjaga kepercayaan masyarakat. "Dengan begitu, keterlibatan atau kepedulian maayarakat bisa terjaga dengan baik; jangan gara-gara oknum beberapa yayasan atau oknum beberapa individu, membuat jiwa gotong royong atau jiwa sosial publik menjadi terganggu atau bisa juga hilang," ujarnya.
