- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
VIVA Politik – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar audiensi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait potensi sengketa hasil perolehan suara Pemilu. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan keputusan pihaknya berpotensi jadi objek sengketa pemilu di MK.
Hasyim menyampaikan itu saat melakukan audiensi dengan MK RI, pada Selasa kemarin.
“Berkaitan dengan putusan KPU yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa hasil pemilu, yakni soal bagaimana alat bukti, jadwal pemilu, jadwal persidangan, dan teknis administratif. KPU selaku pihak tergugat ingin segala sesuatu di persidangan MK menjadi mudah dan lancar,” kata Hasyim dikutip dari laman KPU pada Rabu, 27 Juli 2022.
Hasyim menambahkan, Pemilu 2024 mendatang seperti pengalaman Pemilu 2019. Namun, Pemilu 2024 akan ditambah Pilkada yang digelar pada November 2024.
Penghitungan surat suara Pilpres 2019 (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Dengan demikian, ia menekankan tanggung jawab dan kerja-kerja KPU untuk menyelenggarakan pemilu akan bertambah. Pun, hal itu juga punya konsekuensi bertambahnya jumlah sengketa hasil pemilu dan hasil pilkada yang akan diperiksa, diadili dan diselesaikan MK.
Dia mengatakan beberapa hal itu juga dibahas dan jadi perhatian KPU.
“Nah, hal-hal yang sifatnya seperti ini akan kami koordinasikan, supaya bertambahnya kerja dan tanggung jawab yang potensial menambah sengketa yang akan dihadapi KPU dapat ditata kelola dengan baik,” tutur Hasyim.
Dalam audiensi itu, hadir juga Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, August Mellaz dan Yulianto Sudrajat didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima, dan Kepala Biro Partisipasi dan Humas KPU RI, Cahyo Ariawan.
Rombongan KPU diterima langsung Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua Aswanto, Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Selain itu, ada Sekretaris Jenderal M. Guntur Hamzah.
