Pasca Suharso Monoarfa Diberhentikan, PPP Tidak Terpecah Belah

Arsul Sani.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Moh. Nadlir

VIVA Politik – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengaku internal partai berlambang Ka’bah tidak terpecah belah pasca diberhentikannya Suharso Monoarfa sebagai ketua umum.

PDIP Ingin Lanjutkan Kerja Sama dengan PPP dan Hanura di Pilkada 2024

Seperti diketahui, pemberhentian Suharso Monoarfa melalui musyawarah kerja nasional (Mukernas) di Banten pada Minggu hingga Senin dini hari, 5 September 2022.

“Jangan dibayangkan PPP pecah, PPP terbelah. Insya Allah tidak. Karena ini adalah hasil dari sebuah diskusi panjang di internal partai yang memang itu diinginkan oleh struktur partai di tingkat wilayah dan tingkat cabang, agar konsolidasi PPP ini benar-benar bisa ditingkatkan, bisa dimaksimalkan,” jelas Arsul di Gedung DPR pada Senin, 5 September 2022.

Ketua DPW PPP se-Indonesia Solid Hadapi Pilkada 2024, Mardiono: Kita Bangkit Kembali

Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Mukernas, kata dia, forum permusyawaratan tertinggi dibawah muktamar atau tertinggi kedua. Dalam forum mukernas itu, kata dia, memang ada keputusan untuk mengangkat Muhamad Mardiono sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

MK Sebut Hakim Arsul Sani Bisa Tangani Sengketa Pileg PPP

“Ini apakah kemudian artinya Pak Suharso Monoarfa dipecat atau diberhentikan? Jawabannya tidak,” ujarnya.

Menurut dia, PPP memang sudah lama ada diskusi dari pada kader yang menginginkan agar konsolidasi partai bisa dimasifkan, diintensifkan dan ditingkatkan. Makanya, kata dia, menjadi pemimpin PPP itu tidak merangkap dalam jajaran pemerintahan.

“Diskusi itu sudah lama dan Pak Suharso juga sudah mengetahui. Nah terus kita sama-sama tahu, ada sedikit ketegangan antara Pak Suharso dengan majelis-majelis,” jelas Wakil Ketua MPR RI ini.

Namun, Arsul menegaskan apa yang diputuskan dalam Mukernas tadi malam itu bukan titik puncak riak-riak dari majelis dengan Suharso. Memang, keputusan tadi malam itu keinginan dari 34 DPW PPP se-Indonesia.

“Yang hadir ada 30. Kalau pun yang empat tidak hadir, bukan karena tidak mau hadir tapi karena enggak dapat tiket pesawat aja. Jadi itu dominasi kesadaran dan keinginan agar ada diferensiasi atau pemisahan fungsi-fungsi, dari fungsi kepartaian yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsolidasi, memfokuskan kerja kepartaian, dengan katakanlah fungsi-fungsi yang diemban pimpinan partai yang ada di pemerintahan,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya