Gus Yaqut kepada ASN Kemenag: Tak Perlu Ikut-ikutan Geliat Arus Politik yang Sedang Terjadi
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terus mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerja Kementerian Agama untuk tetap menjaga netralitas di tahun politik ini.
"Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tahun politik ini sudah mulai. Eskalasi politik juga sudah mulai meningkat intensitasnya. Saya meminta bapak ibu sekalian agar tidak terpengaruh," kata Yaqut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 28 April 2023.
Gus Yaqut, panggilan akrabnya, mengatakan pesta pemilu akan dilaksanakan pada Februari 2024. Meski demikian, saat ini isu politik sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Ia meminta ASN Kementerian Agama untuk tetap bekerja seperti biasa dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Dia juga berpesan agar ASN Kementerian Agama tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi sampai mengarah pada hal yang memicu potensi konflik. "Tidak perlu ikut-ikutan geliat arus politik yang sedang terjadi. Saya tidak ingin di antara bapak-ibu sekalian selaku ASN terkena masalah karena tahun politik ini," katanya.
Yaqut menyebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi lebih ketat ASN yang terlibat dalam politik praktis. Maka, ia berharap tidak ada masalah terkait hal tersebut yang menimpa ASN Kementerian Agama.
"Saya tidak ingin ada catatan-catatan yang melibatkan ASN Kemenag. Karena itu akan menjadi catatan yang kurang bagus bagi masa depan," ujarnya.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan organisasi keagamaan memegang peranan penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia pada tahun politik.
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Zainut mengatakan momentum suksesi kepemimpinan harus berjalan dengan damai, santun, beretika, dan bermartabat serta tidak terjebak dalam praktik politik identitas. Pasalnya, politik identitas berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Maka dari itu, kata dia, prinsip moderasi dalam berpolitik penting diimplementasikan kepada warga bangsa, sehingga perbedaan-perbedaan pilihan tidak menjadi alasan lahirnya perpecahan. (ant)
