Koalisi Perubahan Rapat di Pulau Surya Paloh, Bahas Penguasa yang Terus Upaya Jegal Anies
- Istimewa
VIVA Politik – Para elite partai politik Koalisi Perubahan sempat mengadakan pertemuan di pulau milik Surya Paloh di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada Jumat, 26 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, dikatakan juga turut membahas potensi upaya penjegalan bakal capres Anies Baswedan oleh penguasa.
“Isi pembicaraan di Pulau Kaliage, adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar,” kata kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Rabu, 31 Mei 2023.
Koalisi Perubahan, kata Riefky, menyadari, penguasa terus berusaha dengan segala alat dimilikinya untuk menjegal Anies, termasuk tiga parpol yang tergabung dalam koalisi pengusungnya di Pemilu 2024. Tiga partai politik itu, Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem.
Anies Baswedan Calon Presiden Partai Nasdem di HUT Nasdem
- VIVA/M Ali Wafa
“Dengan cara dan sumber daya apapun termasuk mengganggu tiga partai politik pendukungnya,” kata Riefky.
Selain itu, Riefky mengaku pertemuan tersebut juga membahas visi dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rasyid Baswedan berlayar,” imbuhnya.
Diketahui, dalam pertemuan tiga elite partai politik Koalisi Perubahan di pulau milik Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tersebut, turut dihadiri Surya Paloh, Plt Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Ketua DPP Sugeng Suparwoto dan Taufik Basari. Turut hadir juga perwakilan Tim Anies Baswedan, Sudirman Said.
Ketum Nasdem Surya Paloh saat memberi keterangan pers terkait Johnny Plate.
- VIVA.co.id/ Andrew Tito
Selain itu, hadir dari Partai Demokrat yakni Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Hasya. Sementara dari PKS hadir Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua DPP Al Muzzammil Yusuf.
Kader PDIP Usul Money Politics Dilegalkan, Djarot: Itu Sebetulnya Bentuk Kejengkelan
Djarot Saiful Hidayat mengatakan pernyataan anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics atau politik uang dilegalkan saja bentuk kejengkelannya.
