Jelang Pertemuan AHY-Puan, Sekjen Demokrat Ngobrol Hangat dengan Hasto di Blok M
- istimewa
Jakarta – Elite Partai Demokrat ternyata sudah lakukan pertemuan dengan petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pertemuan dua elite parpol itu terjadi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Minggu sore kemarin.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menampaikan dirinya mendampingi Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky bertemu dengan perwakilan dari PDIP. Perwakilan PDIP ada Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan Ketua Fraksi PDIP di DPR RI Utut Adianto.Ia menyebut pertemuan itupun berjalan dengan hangat.
"Pertemuan berjalan hangat sambil menikmati makanan khas Ayam Goreng RM. Berkah di kawasan Blok M, Jakarta," kata Zaky, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulisnya, Minggu 11 Juni 2023.
Dia mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk membahas jelang pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Herzaky menyebut bahwa pertemuan itu tetap dalam rangka menghormati etika politik yang sudah tertera.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
- VIVA/Andrew Tito
Menurut dia, pertemuan tersebut juga membahas sistem demokrasi di Indonesia hingga suka duka mengurus partai politik hingga kini.
"Walaupun kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mba Puan dan Mas AHY. Namun, kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini masing-masing Partai terkait kontestasi Pilpres 2024," jelas Herzaky.
Dia bilang rencana pertemuan antara AHY dengan Puan sebagai contoh yang baik bagi generasi muda. "Dan, merupakan angin segar bagi perpolitikan di Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya akan menawarkan kerja sama kepada Partai Demokrat. Hal tersebut nantinya dikomunikasikan dengan Puan yang berencana menemui AHY untuk berdialog, dalam waktu dekat.
DKPP Berhentikan Dua Penyelanggara Pemilu yang Terbukti Melanggar Kode Etik
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu karena terbukti Langgar Kode Etik
