Menteri Nasdem Tersandung KPK, Pakar: Pertarungan Politik Halus tapi Brutal dan Sadis
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Usai Johnny G Plate, kader yang juga menteri Nasdem lainnya yaitu Syahrul Yasin Limpo diduga tersandung kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang menyeret menteri Nasdem dinilai bermuatan politik.
Pakar ekonomi dan politik, Didik J Rachbini menganalisa secara garis besar baik Plate dan Syahrul belum diketahui kesalahannya dalam dugaan kasus yang ditangani KPK.
"Secara garis besar dalam tahun politik ini, pertarungan politik ini halus ya, tapi sadis dan brutal seperti Mpu Gandring lah sama Ken Arok. Dan halus seperti sihir hitam tapi mematikan," kata Didik dalam Kabar Petang tvOne yang dikutip VIVA pada Selasa, 20 Juni 2023.
Baca Juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Rampung Diperiksa KPK: Saya Akan Kooperatif
Dia mengatakan hukum tak berdiri di ruang yang kosong. Bagi dia, dalam hal ini, dilihat secara ekonomi politik diindikasikan sebagai pertarungan yang semakin lama terlihat gayanya.
"Semakin kelihatan gayanya itu gaya Mpu Gandring dan Ken Arok. Ini sadis dan brutal. Tapi, halus seperti sihir ilmu hitam tapi mematikan," tuturnya.
Didik mencontohkan seperti dugaan kasus yang menjerat Johnny Plate. Dia menduga kerugian negara Rp18 triliun dalam kasus Plate maka indikasinya punya keterkaitan di level tingkat tinggi.
"Sehingga ada most likely ada indikasi terkait politik. Jumlah proyek Rp18 triliun itu tidak main-main," sebut akademisi tersebut.
Dia pun menyinggung dalam politik sudah bertahun-tahun bahwa kepala daerah seperti wali kota dan bupati ditangkap dalam kasus dugaan korupsi. Namun, ia menyoroti jika hukum diindikasikan dipakai untuk kepetingan politik maka rival yang akan disasar.
"Dia tidak boleh ada kelemahan-kelemahan yang harus dicokok oleh lawan secara hukum. Tapi, ini suatu problem ya kalau hukum itu dipakai untuk politik maka ini menjadi tidak beradab," sebut Didik.
Prof Didik Rachbini dalam Kabar Petang tvone
- YouTube tvOne
Pun, dia menyebut jika mencari-cari kesalahan dalam dugaan kasus hukum nanti akan terlihat oleh publik. Apalagi, ia menekankan legitimasi lembaga hukum saat ini juga sudah menurun.
"Tidak hanya itu, politik itu sekarang mengkooptasi semua. DPR dikooptasi sehingga nggak ada check and balance. Begitu juga hukum," ujarnya.
Didik menambahkan contoh lain perlawanan isu tiga periode masa jabatan Presiden dalam politik menuju Pemilu 2024. Begitu juga soal wacana kembali sistem pemilu proporsional tertutup yang banyak ditolak.
"Itu kalau tidak ada perlawanan dari Ibu Megawati soal tiga periode itu akan terus. Begitu juga terbuka jadi tertutup kalau tidak ada perlawanan dari Denny Indrayana akan terus," lanjut Didik.
"Jadi, kontrol publik dan media sangat penting. Jadi, ini bau politiknya sangat keras," katanya.
