Kuasai Isu Ekonomi, LSI Denny JA Sebut Airlangga Hartarto Kandidat Cawapres Yang Kompeten
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai sosok Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang sangat kuat untuk dilirik sebagai pendamping calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Hal itu diungkap langsung salah satu peneliti LSI, Hanggoro Doso Pamungkas, saat merilis hasil survei terkait elektabilitas tiga nama kandidat capres yang digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2024 secara virtual, Senin, 10 Juli 2023.
Hanggoro mengatakan, ada 2 alasan mengapa Airlangga merupakan kandidat cawapres yang kuat untuk dilirik. Pertama, karena Airlangga merupakan ketua umum partai yang dapat mendompleng elektabilitas. Kedua, Airlangga merupakan sosok yang kompeten dalam isu ekonomi.
"Selain memiliki partai, Airlangga juga kompeten soal isu-isu ekonomi," kata Hanggoro dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 10 Juli 2023.
Selain Airlangga, ada nama Erick Thohir yang juga tak kalah kuat untuk dilirik sebagai cawapres. Menurut Hanggoro, Erick Thohir juga berkompeten dalam isu ekonomi terlebih ia merupakan sosok pengusaha.
"Bukan hanya Airlangga saja, tapi juga Erick Thohir juga dianggap cukup kompeten karena yang bersangkutan pengusaha dan menjabat sebagai menteri (Menteri BUMN) yang dianggap cukup berpengalaman dalam isu ekonomi," tuturnya.
LSI Denny JA melakukan survei tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia.
Dengan 1200 responden, margin of error survei ini sebesar 2,9 %. Survei dilakukan pada tanggal 30 Mei – 12 Juni 2023. Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, expert judgement dan focus group discussion.
Golkar Meroket di Pileg 2024, Airlangga hingga Ahmad Doli Dinilai Punya Peran Penting
Di Pileg 2024, Golkar moncer karena berhasil mengamankan 18 persen kursi DPR atau 102 kursi.
