Gerindra Tantang Parpol Peserta Pemilu Adu Gagasan, Jangan Black Campaign!

Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto meminta semua pihak tidak menyebarkan berita hoaks menjelang Pemilu 2024. 

Agnez Mo Dituding Pro-Israel, Siap Tindak Tegas Oknum Penyebar Hoax

Diserukannya, seluruh pihak, khususnya partai politik (parpol) peserta pemilu harus mengedepankan visi misi ketimbang harus menyebarkan berita kebohongan.

"Saya kira hal-hal ini perlu dilakukan juga untuk semuanya kita menahan diri untuk tidak melakukan black champaign. Di mana kalau pesan Pak Prabowo kepada kita harus tetap tenang dan ke depannya kita beradu visi untuk memajukan negara ini. Itu pesannya," kata Wihadi kepada wartawan, Jumat, 28 Juli 2023.

Ketua KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 di Angka 75,40, yang Baik 80-90

Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.

Photo :
  • Dok. VIVA

Wihadi menyadari bahwa masyarakat sekarang lebih percaya media sosial (medsos) dibanding berita yang ada di media berkompeten. Karena itu, ia mendorong awak media bisa menyajikan informasi yang benar dan terpercaya. Sehingga, publik bisa kembali percaya kepada media.

Siap Bertarung di Pilgub Sumut, Ijeck Kembalikan Formulir Pendaftaran ke Gerindra

"Saya kira hal ini perlu ada satu pengawasan terhadap medsos dalam Undang-Undang ITE sebenarnya sudah jelas. Cuma memang medsos ini boleh dikatakan tidak terbendung dalam satu menit itu mereka bisa posting sekian juta orang bahkan," ujarnya. 

Ditekankannya, salah satu upaya untuk menangkal informasi hoaks saat ini yakni media memberikan bantahan atas informasi hoaks tersebut. 

"Antisipasinya kalau saya lihat adalah bagaimana yang namanya pers ini ya kan bisa memberikan sajian berita yang mereka lebih terpercaya mengcounter itu secepatnya," imbuhnya. 

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyebut ada tiga isu yang menjadi tantangan terbesar konsolidasi demokrasi dalam eskalasi politik Indonesia pada 2023 dan 2024.

Andi menyebut isu pertama terkait politik identitas; kedua, misinformasi terkait berita bohong (hoaks); dan ketiga, ujaran kebencian ("hate speech") terutama terkait politik identitas. 

"Itu tantangan terbesarnya untuk eskalasi politik Indonesia pada 2023 dan 2024," kata Andi saat acara Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya