- ANTARA/Boyke Ledy Watra
Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengultimatum para Kepala Desa agar tidak ikut terlibat dalam kampanye pada Pemilu 2024. Demikian disampaikan anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Totok Hariyono dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jambi.
“Kepala Desa dilarang ikut sebagai pelaksana kampanye, harus netral sebagai kepala Desa,” kata Totok dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak media, Jumat, 28 Juli 2023.
Apdesi serukan dukungan IKN harga mati saat Rakornas di Balikpapan
- Pemprov Kaltim
Totok pun mengingatkan Kepala Desa agar tidak memberikan keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye nanti.
“Kepala desa juga dilarang memberikan keputusan yang berpihak, yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye,” kata Totok.
Lebih lanjut, Totok mengajak seluruh Kepala Desa untuk membantu pengawas pemilu dalam mensosialisasikan peraturan kampanye kepada masyakat.
“Kepala desa dan Pengawas pemilu harus saling mendukung dan melakukan sosialisasi, apa yang harus dan tidak harus dilakukan pada saat masa kampanye,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) berhati-hati ketika melakukan foto bersama dengan bakal calon atau pasangan calon kepala daerah dan partai politik peserta Pemilu 2024.
Ilustrasi Kantor Bawaslu RI
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Pasalnya, jika mengikuti gerakan tangan tertentu yang bisa dikaitkan dengan peserta pemilu, akan dijatuhi sanksi.
"Saat foto-foto biasanya ada gerakan tangan tertentu yang berkaitan dengan nomor urut peserta pemilu. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan netralitas ASN," ujarnya dikutip Rabu, 22 Maret 2023.
Bagja menjelaskan, persoalan netralitas ASN selalu terjadi dalam pemilu dan pemilihan. Hal tersebut dilandasi beberapa hal. Antara lain, mentalitas birokrasi yang masih jauh dari semangat reformasi birokrasi.
