Guntur Romli: Catut Nama Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Langgar Hak Cipta & Tak Punya Gagasan
- Dok. Golkar
Jakarta - Bakal calon presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama poros pendukungnya sebagai Koalisi Indonesia Maju. Penamaan koalisi itu disorot karena sama yang dipakai dengan koalisi 10 parpol di Pilpres 2019 yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli menyinggung saat 2019, Koalisi Indonesia Maju tak ada Gerindra.
"Karena Prabowo dan Gerindra serta koalisinya termasuk di dalamnya PAN dan PKS membuat Koalisi Indonesia Adil dan Makmur," ujar Guntur, dalam keterangannya, Selasa, 29 Agustus 2023.
Pun, dia menyebut parpol pengusung Koalisi Indonesia Maju di Pilpres 2019 adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Sementara, parpol kategori pendukung adalah Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB.
Baca Juga: Prabowo Umumkan Nama Baru Koalisi Indonesia Maju, Teruskan Kepemimpinan Jokowi
Dia bilang sejarah dan hak cipta nama Koalisi Indonesia Maju tak bisa dipisahkan dari koalisi parpol-parpol tersebut. "Yang semestinya tidak bisa dipakai dan dicatut oleh pihak di luar koalisi tersebut," tutur Guntur.
"Karena itu, kalau Prabowo menamakan koalisinya saat ini dengan nama yang sama berarti pelanggaran terhadap hak cipta dan pencatutan tanpa malu," jelas Guntur.
Dia mengatakan demikian Karena faktanya anggota Koalisi Indonesia Maju tahun 2019 saat ini sudah tersebar di kubu-kubu yang mendukung capres berbeda.
"PDIP, PPP, Hanura, Perindo mendukung Ganjar. Nasdem mendukung Anies. Golkar, PKB, PBB berada di koalisi Prabowo. Sementara PSI dan PKPI tidak jelas," ujar Guntur.
Politikus PSI Guntur Romli.
- Instagram Guntur Romli @gunromli
Lebih lanjut, dia menilai ironis karena Prabowo mengumumkan Koalisi Indonesia Maju di acara Ulang Tahun PAN. Meskipun, kata dia, Gerindra dan PAN, bukan anggota asli dari Koalisi Indonesia Maju.
Namun, dia menyinggung Gerindra serta PAN baru bergabung setelah Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusung Prabowo di 2019 gagal.
"Selain pelanggaran hak cipta dan pencatutan tidak tahu malu, penamaan Koalisi Indonesia Maju oleh Prabowo membuktikan bahwa Prabowo tidak punya gagasan yang bisa ditawarkan untuk Pilpres 2024," tutur Guntur.
Kemudian, ia menyebut Prabowo hanya terus berusaha menjual dan memanfaatkan nama Jokowi. Ia menduga demikian karena untuk menutupi isu-isu negatif yang saat ini terus menyerbu Prabowo.
"Dari pelanggaran HAM masa lalu, penculikan aktivis, hingga kegagalan food estate di bawah Kemenhan dan pembelian pesawat bekas," ujar Guntur.
Guntur menyebut dengan memaksa memakai nama lama, sebenarnya semangat Prabowo itu mundur bukan maju.
"Tidak adanya ide-ide kreatif dan program-program yang bisa ditawarkan oleh Prabowo hanya mendompleng dan mencatut nama Jokowi saja," sebut Ketua Umum Ganjarian Spartan itu.
Sri Mulyani Serahkan ke Pemerintahan Prabowo soal Kenaikan PPN Jadi 12 Persen pada 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan akan diserahkan kepada pemerintahan baru.
