Muhadjir: Makin Powerfull Pejabat Punya Kekuasaan, akan Mudah Tergoda Lakukan Korupsi Politik

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy mengingatkan para pejabat agar tak hanya mementingkan isi kepala dalam membuat kebijakan. Menurutnya, kebijakan dibuat haruslah menggunakan hati.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan sambutan dalam acara Launching Transformasi Mutu Layanan Program JKN di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, 2 Oktober 2023.

Menurut Muhadjir, isi kepala atau otak merupakan sumber terbanyak godaan berasal. Ia pun sempat menyinggung political corruption sebagai salah satu godaan para pejabat.

"Satu korupsi yang paling tidak bisa dilacak dan itu menggurita. Dan itu dirasakan itu dinamakan political corruption atau korupsi politik," kata Muhadjir dalam sambutannya.

Menko PMK Muhadjir Effendy di Manado Sulawesi Utara

Photo :
  • Istimewa

Dijelaskan Muhadjir, political corruption akan sangat sulit untuk dilacak. Dia menuturkan karena political corruption bersembunyi di balik pasal dan ayat peraturan perundang-undangan.

“Tapi, kalau political corruption, praktik korupsinya bersembunyi di balik pasal dan ayat peraturan regulasi dan undang-undang,” ujarnya.

Menurut dia, semakin seseorang powerfull dalam kekuasaan maka akan mudah melakukan korupsi politik.

PTPN Group Buka Suara soal Mantan Pejabatnya Jadi Tersangka Korupsi HGU

"Semakin lihat orang dan semakin powerfull dia, punya kekuasaan, dia akan mudah sekali tergoda melakukan political corruption," ungkapnya.

Menko PMK, Muhadjir Effendy

Photo :
  • kemenpora
Penambahan Kementerian untuk Bagi-bagi Kekuasaan Lumrah dalam Politik, Menurut Pengamat

Dia menekankan, secara kasat mata, pasal maupun ayat dalam undang-undang itu memang diuji. Namun, ternyata ada kepentingan tersembunyi di balik pasal-pasal tersebut. 

"Memang baik-baik saja, ini (regulasi) kan enggak ada salahnya, benar secara undang-undang itu diatur, undang-undang diuji,” lanjut Muhadjir.

5 Potret Nayunda Nabila, Biduan Cantik yang Terseret Kasus Korupsi Eks Mentan SYL

“Tapi, kita tahu bahwa di balik ayat-ayat, di balik pasal-pasal itu sebenarnya ada kepentingan-kepentingan yang tersembunyi, yang jauh dari tujuan kita melayani publik," jelasnya.

Pj Gubernur Sumut, Hassanudin mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan PON XXI Aceh-Sumut di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.(dok Pemprov Sumut)

Laporkan Persiapan PON 2024 ke Menko PMK, Pj Gubernur Sumut: Progres On The Track

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin melaporkan progress persiapan PON 2024 Aceh-Sumut ke Menko PMK, Muhadjir Effendy.

img_title
VIVA.co.id
15 Mei 2024