Reshuffle Sekarang Kurang Kondusif kecuali kepada Menteri Bermasalah Hukum, Kata Sekjen PDIP
- ANTARA/Putu Indah Savitri
Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kondusif jika dilakukan pada saat ini terutama menjelang Pemilu 2024.
"Reshuffle dalam situasi sekarang, ya, tentu saja kurang kondusif," ujar Hasto kepada wartawan di kantor pusat PDIP, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
Hasto menegaskan bahwa saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dibuka mulai 19-25 Oktober 2023.
Presiden Jokowi Terima SBY di Istana Merdeka
- ANTARA FOTO/Setpres/Cahyo Bruri Sasmito
Menurut dia, momentum ini baiknya digunakan untuk percepatan terhadap seluruh target-target program strategis yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi. Evaluasi-evaluasi secara konstruktif dapat dilakukan oleh pemerintahan berikutnya.
Kendati demikian, Hasto menyebut reshuffle bisa saja dilakukan bila ada menteri yang tersangkut masalah hukum atau berhalangan tetap. "Kecuali ada menteri yang, karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap, itu reshuffle dapat dilakukan, atau Presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim," katanya, kemudian menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.
Isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi kembali mencuat. Jokowi pun sudah buka suara menanggapi isu reshuffle kabinet pada periode kedua pemerintahannya.
Isu liar reshuffle kembali menggelinding saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin.
Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Belum diketahui topik pembicaraan dalam pertemuan antara SBY dengan Jokowi yang dilakukan secara tertutup tersebut. Namun, pertemuan itu dispekulasikan dengan beberapa isu salah satunya reshuffle.
