Jokowi 'Panas Dingin' dengan PDIP, Posisi Dilema Yasonna Laoly Cs di Kabinet jadi Sorotan
- VIVA/M Ali Wafa
Depok - Isu hubungan memanas antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan (PDIP) tengah jadi perhatian dalam dinamika politik menuju Pilpres 2024. Panas dingin hubungan itu mencuat lagi pasca anak sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka jadi bakal cawapres yang tak diusung PDIP.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menganalisa dampak eskalasi memanasnya hubungan PDIP dengan Jokowi. Dia khawatir hal itu bisa berdampak terhadap ketidakstabilan politik.
Dia menyinggung omongan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan pihaknya merasa ditinggalkan Jokowi. Padahal, selama ini PDIP selalu mendukung Jokowi hingga jadi RI-1.
Vishnu juga menyoroti pernyataan Hasto yang menyinggung ‘tersanderanya’ para pemimpin partai lantaran terpaksa mendukung Gibran jadi bakal cawapres Prabowo Subianto.
“Isu yang diungkap oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ini telah membahayakan stabilitas politik pemerintah,” kata Vishnu, Rabu, 1 November 2023.
Presiden Jokowi Melayat Mendiang Istri Menkumham Yasonna H Laoly
- Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Dia pun menyoroti status PDIP yang merupakan parpol dengan jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PDIP juga punya representasi terbesar di kabinet Indonesia Maju periode kedua Jokowi sebagai RI-1.
Ada beberapa kader PDIP menduduki kursi kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit. Dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet,” ujarnya.
Presiden Jokowi pimpin Rapat Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Menurutnya, isu politik ini menimbulkan tantangan besar. Dia mengatakan demikian karena nanti ada tahapan kampanye Pilpres 2024 yang akan dimulai akhir November 2023.
“Oleh karena itu, menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting bagi kontes politik 2024, yang meliputi pemilihan Presiden, pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah,” kata Vishnu.
Lebih lanjut, Vishnu menekankan perlunya kedewasaan politik di kalangan elite negara untuk memelihara lingkungan politik yang damai.
Dia mendorong baik PDIP maupun Presiden Jokowi untuk mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintah secara kolaboratif dan memastikan jalannya Pemilu 2024 yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.
“Sangat penting menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka ini, menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang,” tutur Vishnu.
