Mahfud MD Sebut Kampanye di Tempat Pendidikan Boleh tapi Kategori 'High Politics'
- ANTARA/Rizka Khaerunnisa
Bekasi – Alunan musik rebana mengalun menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemaanan sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD di Pondok Pesantren Ma'had Anida Al-Islamy, Kampung Mede, Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin malam, 4 Desember 2023.
Lantunan solawat diiringi musik hadrah terdengar mengiringi kedatangan Mahfud MD dan rombongan serta Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) terlihat turut mendampingi Mahfud.
Sejumlah kiai, pengasuh pondok, dan santri menyambut kedatangan rombongan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo itu. Sejumlah masyarakat sekitar pondok pesantren juga terlihat berduyun-duyun datang ke lokasi untuk melihat langsung sosok pasangan Ganjar Pranowo ini.
Dua siswa Sekolah Menengah Atas memperhatikan gambar partai politik peserta pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Bandung, beberapa waktu lalu (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Usai berbincang dengan pengurus pondok pesantren, Mahfud berziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Anninda Al-Islamy Muhammad Muhajirin Amsar Addaary. Usai berziarah, Mahfud menghadiri Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi bersama kiai se-Kabupaten/Kota Bekasi di kompleks pondok pesantren itu.
Saat berdialog, seorang santri bertanya boleh tidaknya kampanye dilakukan di area pendirikan. Mahfud tersenyum mendengar pertanyaan itu. Kampanye di lingkungan pendidikan, katanya, dibolehkan asal dilakukan secara dialogis, bukan dengan gembar-gembor ajakan memilih calon.
"Kalau kaya gini, dialog gini, ya, boleh: tidak menunjukkan diri sendiri, tetapi menunjukkan program yang bisa didiskusikan. Seperti saat ini," kata dia.
Yang tak kalah pentingnya, kata dia, kegiatan kampanye di lingkungan sekolah mendapat persetujuan dari pihak sekolahnya. "Yang penting disetujui pihak sekolah, panitia penyelenggara, pimpinan menyetujui," kata Mahfud.
Ilustrasi Pemilih pemula mengikuti sosialisasi pemilihan umum (pemilu) legislatif dan presiden 2019 yang dilaksanakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Banda Aceh, Aceh
- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Ada dua tingkatan politik yang bisa dilakukan di ranah pendidikan, yakni high politics dan low politics. "High politics sendiri bisa dikampanyekan di masjid atau di mana gitu. Kamu harus jujur, pemerintah harus tegas, pemerintah harus hadir—itu high politics. Kalau low politics, seperti [ajakan] pilih saya, itu tidak boleh dilakukan di kampus," katanya.
