PDIP Nilai Jika Jokowi Berpihak, Pemilu 2024 Tak Jujur dan Adil

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun
Sumber :
  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun meyakini Pemilu 2024 tidak akan berjalan secara jujur dan adil (jurdil), apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpihak ke salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

Kepemimpinannya Dikhawatirkan Bahayakan Demokrasi, Begini Jawaban Blak-blakan Prabowo

Komarudin menjelaskan, putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Maka itu, keberpihakan Jokowi dikhawatirkan akan berujung pada tindakan nepotisme.

"Itu menandakan Pemilu 2024 tidak mungkin pemilu yang jurdil," ujar Komar saat dihubungi, dikutip Kamis, 25 Januari 2024.

Anggotanya Minta Money Politics Dilegalkan, PDIP Sebut itu Sarkas: Dia Muak Maraknya Money Politics

Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah

Photo :
  • Istimewa

Selain itu, ia pun menyinggung soal pidato Jokowi di depan MPR usai dilantik menjadi presiden. Menurutnya, saat itu Jokowi berjanji akan tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat.

Mendagri Tito Setuju Sistem Pemilu Dikaji Ulang

Komarudin mengatakan Jokowi sudah mengumpulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepala daerah, dan petinggi TNI-Polri ke Istana Negara untuk mengingatkan agar semua aparatur negara netral di Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, Komarudin merasa aneh apabila nantinya Jokowi mendukung salah satu capres-cawapres.

"Kontradiktif pernyataan-pernyataan dengan tindakan [Jokowi]. Ya terus terang menyampaikan itu," kata dia.

Bahkan, Komarudin meyakini jika Jokowi nanti terang-terangan dukung Prabowo-Gibran maka akan jadi presiden aktif pertama di dunia yang mengampanyekan anaknya untuk jadi penerus.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut seorang presiden dapat memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau pilpres. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara. 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di tengah pertanyaan publik soal netralitas presiden di Pilpres 2024.

Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah

Photo :
  • Istimewa

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024. 

Meski menyatakan dapat memihak dan berkampanye, sampai sekarang Jokowi tak pernah secara gamblang menyatakan dukungannya untuk salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Namun, Jokowi beberapa kali menampilkan kecondongannya mendukung Prabowo-Gibran.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya