Sah! Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam, AHY Menteri ATR Usai Dilantik Jokowi
- Youtube Setpres
Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024.
Selain itu, Jokowi juga melantik Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Pengangkatan Hadi dan AHY sebagai Menko Polhukam serta Menteri ATR/Kepala BPN berdasarkan Keputusan Presiden atau Keppres Republik Indonesia Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju sisa jabatan Periode tahun 2019-2024. Adapun Keppres ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Februari 2024.
Ketum Demokrat AHY dilantik jadi Menteri ATR/BPN.
- YouTube Sekretariat Presiden
Selanjutnya, Jokowi menanyakan kepada AHY dan Hadi terkait ketersediaannya diambil sumpah jabatan sesuai agama Islam. Jika bersedia, AHY dan Hadi diminta ikuti mengulangi ucapan Presiden Jokowi.
“Bersediakah diambil sumpah menurut agama Islam? Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya,” kata Jokowi.
Jokowi pun membacakan sumpah yang kemudian diikuti Hadi dan AHY.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara.”
“Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.”
Selanjutnya, usai pengambilan sumpah, Jokowi beserta AHY dan Hadi melakukan penandatanganan berita acara pelantikan.
Dalam pelantikan itu, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju turut hadir termasuk Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Selain itu, tampak juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Pakar: Penambahan Kementerian yang Direncanakan Prabowo Harus Ubah Regulasi
Pakar ilmu politik menjelaskan wacana presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian dari jumlah semula 34 menjadi 40 kursi harus mengubah regulasi.
