Lantik AHY jadi Menteri, Jokowi Dianggap Tidak Lagi di Bawah Bayang-bayang PDIP
- Akun X @jokowi
Jakarta – Presiden Joko Widido dinilai sudah terlepas dari bayang-bayang PDIP. Setelah melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN).
AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto, yang juga bersamaan dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Presiden Jokowi bersama Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
- Akun X @jokowi
Direktur Eksekutif Institute for Democracy, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan dilantiknya AHY seolah menegaskan bahwa Presiden Jokowi saat ini independen. Dia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang dan intervensi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Umam melihat, sejak 2019 Jokowi memang ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati, sebab AHY merupakan anak SBY. Dimana hubungan antara Megawati dengan SBY, Presiden RI ke-6 itu, kurang bagus pasca bertarung di Pemilu 2004 silam.
"Meskipun hanya menjabat delapan bulan, AHY akan bisa mendapatkan double portofolio di pemerintahan pada tahun 2024 ini. Pertama sebagai Menteri ATR, dan pada Oktober 2024 nanti akan menjadi menteri baru di kabinet Prabowo-Gibran jika dinyatakan menang secara sah oleh KPU," kata Umam, Rabu, 21 Februari 2024.
Umam menilai, jabatan Menteri ATR/BPN yang diemban AHY akan menghapus semua cibiran tentang stempel tidak berpengalaman, yang selama ini di alamatkan ke AHY. Bahkan, posisi AHY yang menggantikan posisi Hadi yang juga seorang mantan Panglima TNI, menghapus stereotype yang selama ini membayangi AHY yang pensiun dari TNI saat masih berpangkat Mayor.
"Ini menjadi bukti akselerasi bagi AHY pasca keputusannya masuk ke dunia politik," kata Umam.
Sementara, keuntungan bagi Jokowi dengan memasukkan AHY, bakal bisa memastikan Partai Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft landing di akhir pemerintahannya. Sehingga, kehadiran Demokrat dapat menghadirkan proteksi politik untuk mengantisipasi potensi turbulensi di fase akhir pemerintahan Jokowi, terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan.
"Karena itu, rekrutmen Demokrat ini merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi transisi kekuasaan ke kepemimpinan yang lebih smooth," imbuhnya.
