PKB Beri Paham ke Grace PSI soal Fraksi Threshold: UU Pemilu Tidak Mengenal Istilah Itu
- DPR RI
Jakarta – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Daniel Johan, tidak setuju dengan usulan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natalie, terkait opsi fraksi threshold. Daniel menyebut usulan itu semakin memperkuat pragmatisme politik yang lepas dari ideologi dan visi dalam membangun bangsa.
"Kan UU Nomor 7 (UU Pemilu) sudah jelas tidak mengenal istilah fraksi threshold, dan ide ini semakin memperkuat pragmatisme politik yang lepas dari ideologi dan visi dalam membangun bangsa," kata Daniel dikutip Senin, 4 Maret 2024.
Daniel menjelaskan, sejatinya setiap keputusan DPR memiliki akar dengan ideologi dan visi suatu partai. Karena itu, dia menilai, jika ada satu partai “menumpang” atau gabungan partai di fraksi, maka ideologinya bakal berbeda-beda.
"Keputusan DPR itu kan punya akar dengan ideologi dan visi suatu partai, nah ini fraksi ada tapi numpang dengan posisi partai yang ideologinya gado-gado. Jadi kami harus pelajari lebih detail dan mendalam keputusan MK ini karena berimplikasi terhadap proses konsolidasi demokrasi. Jangan Indonesia dibuat semakin liberal yang semakin mencabut kita dari akar jati dirinya sendiri," imbuhnya.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional harus diubah. Tetapi ini berlaku untuk Pemilu 2029.
Sebelumnya, usulan penggabungan partai dalam satu fraksi tersebut muncul dari Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Jadi, maksudnya, partai-partai yang suaranya tidak memenuhi ambang batas, dapat digabungkan menjadi satu fraksi.
"Daripada parliamentary threshold (ambang batas parlemen) lebih baik dibuat fraksi threshold, yaitu kebutuhan suara minimum untuk membentuk 1 fraksi sendiri. Jadi suara rakyat tidak terbuang, namun untuk partai-partai yang suaranya tidak mencapai persentase tertentu, digabungkan dalam 1 fraksi," ujarnya.
