Legislator PDIP Sebut Jakarta Tak Akan jadi Kota Global Kalau Masih Banjir dan Macet
- VIVA/Muhamad Solihin
Jakarta - Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Darmadi Durianto, menyebut Jakarta tidak akan menjadi kota global jika masih berkutat pada persoalan banjir dan kemacetan, seperti yang kerap terjadi sekarang ini.
Penilaian itu disampaikannya saat rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024.
Setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara pasca pemindahan ke Kalimantan Timur, Jakarta hendak disulap seperti kota-kota besar di beberapa negara. Seperti New York di AS dan atau Melbourne Australia.
Mulanya saat Darmadi mempertanyakan kekhususan Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota dari Indonesia. Kemudian, politikus PDIP itu meminta agar pemerintah membuat kebijakan yang menjadikan Jakarta sebagai kota global.
"Saya dari PDIP tidak melihat ada kekhususan yang khusus, terobosannya enggak terlalu bernilai pak ketua, jadi kita mau ada langkah-langkah sehingga kita bisa menciptakan Jakarta menjadi kota global," kata Darmadi.
Menurut Darmadi, perlu ada detail dalam RUU untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global. Selain itu, disinggung juga soal anggaran khusus kelurahan yang harus disebut nilainya.
"Wajib minimal berapa persen gitu, ini saya minta karena kan APBD, kalau wajib kemudian hanya 1 persen ya percuma juga pak, jadi diawang-awang," ujarnya.
Selain itu, Darmadi juga menyebut Jakarta mesti menyelesaikan masalah banjir dan kemacetan untuk menjadi kota global. Permasalahan itu dianggap menghambat perkembangan Jakarta untuk ke depannya seperti yang dicita-citakan.
"Hal lain juga gitu, kadang Jakarta enggak bisa lepas dari persoalan macet. Tahunan itu enggak selesai-selesai. Kenapa? Karena memang enggak ada kewenangan khusus yang diberikan sehingga bisa keluar dari sana. Dan, itu menjadi tekanan oligarki-oligarki yang ada untuk memainkan peran di situ. Karena memang enggak kekhususan yang diberikan. Kalau itu enggak bisa mengatasi keluar dari banjir dan kemacetan, mana bisa menjadi kota global yang bagus," jelasnya.
Karena itu, Darmadi mendorong agar proses pembahasan RUU DKJ bisa didalami lagi, sehingga instrumen tersebut bisa lebih matang.
"Supaya tidak memalukan kita sebut global city. Tapi ternyata memalukan terutama bagi masyarakat dunia juga. Tolong lebih didalami lagi," imbuhnya.
