Wakil Ketua MPR: Rakyat Ingin Presiden Fokus pada Tugas

- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hajriyanto Thohari, mengatakan meski secara formal tidak ada peraturan yang melarang seorang presiden merangkap jabatan sebagai ketua umum, tapi keinginan rakyat presiden harus fokus pada pekerjaannya.

"Jika dilihat secara keinginan publik sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai survei tampaknya publik kurang menyetujuinya. Publik menghendaki semua presiden Indonesia, siapapun dia, fokus pada tugasnya sebagai presiden dan tidak merangkap," kata Hajriyanto dalam pesan singkatnya, Senin 1 April 2013.

Bahkan, kata Hajriyanto, ada aspirasi agar dibuat ketentuan dalam Undang-Undang yang isinya, presiden harus mundur dari partai politik ketika sudah terpilih sebagai presiden dalam pemilihan presiden. "Terlebih lagi setelah presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namanya juga aspirasi, perlu didengar. Yang pasti secara legal formal tidak ada aturan yang dilanggar dan secara kesejarahan juga ada presedennya, bukan sesuatu yang baru," ujar politikus Golkar itu.

Untuk itu, kata dia, saat ini rakyat hanya perlu menunggu bagaimana kinerja SBY selanjutnya. "Ya silakan publik mencermatinya. Setiap pejabat publik kan memang dituntut akuntabilitas kepemimpinannya," kata dia.

SBY sendiri yang kini menjabat Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Demokrat dan sekaligus jadi Ketua Majelis Tinggi Demokrat menyatakan tak akan mengurus Demokrat setiap hari. "Berhubung saya akan tetap konsen, fokus dan prioritas untuk menjalankan roda pemerintahan dan tugas negara, maka saya tidak akan menjalankan tugas sehari-hari Partai Demokrat," kata Yudhoyono dalam pidato perdananya, Sabtu, 30 Maret 2013.